| dc.description.abstract | Kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan dinyatakan dengan sebuah pernyataan profesional pemeriksa yang disebut dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menunjukkan kesesuaian material pertanggungjawaban pemerintah atas APBN. Selain pemeriksaan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan atas kinerja pemerintah. Kinerja Pemerintah merupakan output kinerja kementerian/lembaga yang diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban kementerian terhadap Perjanjian Kinerja yang disusun secara berjenjang dari unit kerja, unit organisasi, dan kementerian. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil program dengan kuantitas terukur, sedangkan kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Evaluasi kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan penilaian capaian kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan PMK Nomor 214 tahun 2017 terdiri dari aspek implementasi (penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi) dan manfaat (pencapaian hasil). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006, Kementerian Pertanian merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Capaian kinerja tingkat Kementerian Pertanian tahun 2019 sebesar 94.56% (kategori sangat baik) dengan rata-rata kinerja 11 unit organisasi sebesar 81.83% (kategori baik) dan tingkat unit kerja sebesar 89.11% (kategori baik). Nilai efisiensi anggaran tingkat kementerian sebesar 71.89% disebabkan oleh ketidaktepatan rencana penarikan dana, revisi anggaran, dan penarikan anggaran yang menumpuk di akhir tahun sehingga diperlukan koordinasi dalam evaluasi.
Penelitian untuk mengevaluasi kinerja anggaran tingkat unit kerja untuk memantau capaian kinerja anggaran riil sebagai fungsi pengawasan internal. Evaluasi kinerja anggaran menggunakan fuzzy inference system Mamdani untuk menentukan status capaian kinerja anggaran dengan menilai aspek implementasi dan manfaat. Hasil penelitian ini adalah monitoring dan evaluasi kinerja anggaran tingkat unit kerja berupa status capaian kinerja anggaran berdasarkan realisasi anggaran riil dengan kriteria sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nilai evaluasi usability sistem yaitu US sebesar 5.98, EU sebesar 5.25, EL sebesar 5.75, dan SC sebesar 5.17. Pengujian whitebox terhadap 25 basis aturan menunjukkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian status capaian kinerja unit kerja BPTP Jawa Tengah tahun 2019 dengan penilaian pakar menujukkan hasil yang sama yaitu kategori sangat baik. | id |
