| dc.description.abstract | Sistem penambangan batubara di Indonesia umumnya dilaksanakan dengan cara tambang terbuka dengan metoda gali-isi kembali. Begitu juga kegiatan pertambangan yang dilakukan dalam kawasan hutan, sebagian besar dilakukan dengan sistem penambangan terbuka. Dengan adanya kegiatan pertambangan di kawasan hutan mengakibatkan fungsi hutan terganggu, manfaat hutan pun akan berkurang dan pada akhirnya akan mengubah pola lanskap hutan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pertambangan memberikan manfaat bagi negara maupun wilayah tersebut, seperti menghasilkan devisa dan pendapatan bagi negara dan daerah tersebut, membuka wilayah-wilayah yang tadinya terpencil, menggerakkan perekonomian lokal maupun nasional dan menciptakan lapangan kerja. Permasalahan yang sering dijumpai dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan penggunaan kawasan hutan (PKH) yang dibebani izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) bidang pertambangan adalah pengelolaan keberlanjutan lanskap pascatambang batubara pada kawasan hutan tersebut. Terkait degan permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk merumuskan strategi pengelolaan lanskap berkelanjutan pascatambang batubara untuk menilai fungsi ekologi, ekonomi, sosial budaya, hukum dan kelembagaan, serta infrastruktur dan teknologi dalam rangka membangun pemahaman implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan pascatambang batubara pada kawasan hutan, sehingga fungsi dan manfaat kawasan hutan tetap terjaga.
Konsep pemulihan dan revitalisasi lanskap pascatambang batubara merupakan konsep yang mengacu pada semua kegiatan, termasuk kegiatan sosial ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan di daerah yang terganggu. Kemudian melakukan koordinasi untuk integrasi yang kompleks di sekitar lanskap, misalnya suatu lokasi tertentu harus dapat memenuhi fungsi ekologis secara terpisah, sehingga langkah-langkah revitalisasi yang diusulkan harus layak, dan efeknya harus dapat diterima oleh masyarakat. Sebagian besar telah berlangsung prosesnya dan belum ada yang rampung secara maksimal, dikarena proses penambangan juga masih berjalan pada kawasan hutan tersebut. Konsep yang sedang berjalan ini tidak hanya mengintegrasikan ekologi lanskap, tapi juga fokus pada pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan terpadu wilayah tersebut.
Analisis berkelanjutan pada perusahaan tambang pemegang IPPKH dapat mengelola lanskap pascatambangnya dengan baik dan masuk dalam kategori status cukup berkelanjutan. Dimensi ekologi, ekonomi, hukum dan kelembagaan, serta infrastruktur dan teknologi termasuk dalam kategori dimensi cukup berkelanjutan, kecuali pada dimensi sosial budaya yang menunjukan status kurang berkelanjutan. Peningkatan status berkelanjutan dapat dilakukan dengan melakukan rutinitas pengawasan, intervensi kebijakan dan perbaikan kinerja, khususnya pada pemberdayaan masyarakat sekitar tambang, meminimalisasi tingkat kerusakan lingkungan, serta mengendalikan tingkat gangguan operasional terhadap ekosistem hutan.
Analisis valuasi ekonomi pada lokasi pascatambang bertujuan untuk mengetahui nilai manfaat dan eksternalitas (biaya yang harus ditanggung) dari kegiatan pertambangan batubara terhadap sumber daya hutan. Nilai manfaat batubara lebih terlihat menguntungkan bila eksploitasinya dilakukan pada kawasan hutan yang sudah berkurang potensi sumber dayanya (vegetasi dan jasa lingkungan). Namun dari nilai eksternalitas, relatif sangat besar kerugian yang diterima, mencapai nilai sebesar 92,95% dari total manfaat bruto pertambangan. Eksternalitas terbesar dari deplesi batubara, kemudian manfaat sumber daya hutan yang hilang dan deplesi kayu. Selisih nilai ekonomi total sumber daya alam menunjukan nilai kawasan hutan sebelum penambangan lebih tinggi, jika dibandingkan dengan nilai kawasan hutan pascatambang dengan nilai selisih sebesar US$ 164.109/tahun diluar dari keuntungan batubara yang diterima. Namun demikian dengan adanya upaya pemulihan lanskap dan ekosistem hutan menunjukkan keseriusan kinerja perusahaan pemegang IPPKH untuk melakukan pemulihan kembali kawasan hutan tersebut, melalui kegiatan reklamasi, revegetasi dan revitalisasi pada kawasan hutan. Dengan begitu layak direkomendasikan, jika saat pengembalian kawasan hutan nanti dilakukan pengusahaan dengan izin usaha hutan tanaman jabon atau kayuputih. Disamping kedua tanaman ini sangat sesuai dengan kondisi tanah pascatambang, hal ini juga dapat mendorong tumbuhnya sumber-sumber ekonomi baru, kestabilan sosial dan kelestarian lingkungan.
Analisis prospektif menghasilkan klasifikasi atribut atau faktor yang menjadi indikator kunci dalam implementasi kebijakan penggunaan kawasan hutan dalam pengelolaan lanskap berkelanjutan pascatambang batubara di Kalimantan Timur. Diantaranya adalah pemanfaatan lahan pascatambang, teknik pengelolaan kawasan hutan pascatambang, pengaruh pertambangan terhadap nilai sosial budaya, pemahaman teknik pertambangan itu sendiri. Atribut atau faktor tadi merupakan indikator pengungkit yang memiliki daya dorong terhadap tingkat pengaruh dan ketergantungan dalam kebijakan penggunaan kawasan hutan, sehingga dapat efektif dalam implementasinya.
Skenario yang disusun dalam rangka membangun strategi pengelolaan lanskap berkelanjutan pascatambang batubara pada kawasan hutan di Kalimantan Timur menunjukkan status cukup berkelanjutan. Dimensi sosial budaya mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga implementasi kegiatan pada dimensi tersebut perlu menjadi perhatian, seperti: (1) meningkatkan peran perusahaan terhadap pembangunan masyarakat, (2) menurunkan frekuensi konflik, (3) meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan. Skenario ini merupakan gambaran alternatif kondisi masa depan dari setiap faktor kunci, sehingga kebutuhan yang didasarkan atas preferensi para pihak dalam penyusunan kebijakan perlu diperhatikan. Kinerja paling optimal dalam mencapai tujuan merupakan rekomendasi arahan kebijakan yang dapat diadopsi untuk diimplementasikan berdasarkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki. | id |
