| dc.description.abstract | Daerah tertinggal di Indonesia masih relatif banyak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, daerah yang tergolong tertinggal di Indonesia sebanyak 122 daerah atau sebanyak 29 persen dari total Kabupaten di Indonesia. Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan suatu keniscayaan. Untuk itu diperlukan upaya khusus, salah satunya melalui pengeluaran atau belanja yang berkualitas. Kualitas belanja dapat diukur melalui beberapa variabel, yaitu prioritas belanja, ketepatan waktu, alokasi belanja, akuntabilitas dan transparansi, dan efektivitas.
Penelitian ini bertujuan untuk [1] mengkaji kualitas belanja daerah tertinggal di Pulau Jawa. [2] mengidentifikasi indikator dan variabel kualitas belanja daerah tertinggal di Pulau Jawa, dan [3] menganalisis hubungan kualitas belanja daerah tertinggal di Pulau Jawa terhadap kinerja pembangunan. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah Daerah (EPPD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan realisasinya, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kemiskinan, Pengangguran, Indeks Gini, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, produk domestik bruto per kapita regional (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama 2010-2018. Objek penelitian adalah semua daerah tertinggal di Pulau Jawa, yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Bangkalan, Bondowoso, Sampang, dan Situbondo. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan Structural Equation Modelling (SEM).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas belanja daerah tertinggal di Pulau Jawa selama periode 2010-2018 masih rendah pada variabel prioritas dan variabel alokasi. Sementara kualitas belanja pada variabel ketepatan waktu dan akuntabilitas relatif baik. Sedangkan pada variabel efektivitas relatif sedang namun perlu ditingkatkan. Dari 28 indikator kualitas belanja daerah tertinggal di Pulau Jawa, ada 19 indikator yang mampu mencerminkan indikator kualitas belanja. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas belanja daerah tertinggal di Pulau Jawa berpengaruh terhadap kinerja pembangunan, yaitu dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). | id |
