| dc.description.abstract | Pembangunan yang sentralistis selama 25 tahun yang lalu ternyata belum menghasilkan pembangunan yang merata antar daerah sehingga mendorong dilaksanakannya Otonomi Daerah yang didasarkan pada Undang-Undang nomor 22 dan 25 tahun 1999. Dan disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengkaji sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran daerah, kemampuan fiskal dan distribusi pendapatan antar Kabupaten dan Kota, (2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja fiskal dan perekonomian daerah, dan (3) mengevaluasi serta meramalkan dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kinerja fiskal dan perekonomian daerah. Penelitian ini menggunakan pool data (data time series tahun 1993 – 2003 dan cross section 3 Kabupaten dan 1 Kota) dengan analisis deskriptif, IndeksWilliamson, ekonometrika, simulasi historis dan peramalan dengan berbagai skenario kebijakan. Model Perekonomian Daerah Provinsi Bengkulu dibangun dalam bentuk persamaan simultan terdiri dari 26 persamaan struktural, 17 persamaan identitas, diestimasi dengan metode Two Stage Least Squares (2SLS). | id |
