| dc.description.abstract | Dengan diberlakukannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, yang menggantikan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004,
pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengelola
kawasan hutan negara, terkecuali Taman Hutan Raya yang terletak di wilayah
administrasi masing-masing. Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung adalah
wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi, sedangkan pengelolaan hutan
konservasi adalah wewenang pemerintah pusat. Keberhasilan kegiatan pengelolaan
hutan dan program pengelolaan ditentukan antara lain oleh kebijakan pemerintah
dan pemerintah daerah serta implementasinya di tingkat tapak. Mempertimbangkan
kompleksitas pengelolaan hutan dalam konteks desentralisasi serta memperhatikan
keterbatasan sumber daya dan kewenangan, penelitian ini bertujuan: (1)
menganalisis implikasi hampir dua dekade implementasi kebijakan desentralisasi
di Kabupaten Tebo; (2) menentukan elemen kunci dari sasaran pembangunan
daerah, tantangan dan modal dasar pembangunan kehutanan di tingkat kabupaten;
(3) menentukan tingkat kepentingan dan peran utama pemerintah kabupaten dalam
pengelolaan hutan.
Kesimpulan umum hasil dari penelitian ini menyatakan perlunya tindakan
konkret untuk menyelesaikan masalah yang terus-menerus terjadi secara sistematis,
terencana, dan berlanjut. Beberapa permasalahan pokok yang perlu mendapatkan
perbaikan untuk diatasi adalah lemahnya koordinasi antarlembaga, kualitas sumber
daya manusia, komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan pembiayaan
pengelolaan hutan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah
kabupaten dapat memiliki peran utama dalam membangun modal sosial, yang
berfungsi sebagai langkah pertama dalam mengembangkan pengelolaan hutan
kolaboratif dengan mendorong optimasi multiguna hutan. | id |
