| dc.description.abstract | Tekanan yang berlebihan terhadap hutan mangrove di Pulau Kangean menyebabkan degradasi yang kian parah dari waktu ke waktu. Kondisi ini menyebabkan BKPH selaku pengelola hutan mangrove melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan laju degradasi hutan mangrove, diantara dengan melibatkan pesantren sebagai lembaga yang memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk merumuskan desain kelembagaan pengelolaan hutan mangrove berbasis pesantren di Pulau Kangean Provinsi Jawa Timur, dengan tujuan khusus yaitu untuk menentukan status kekritisan hutan mangrove, menentukan status keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove, menganalisis stakeholders yang terlibat dalam kelembagaan pengelolaan hutan mangrove, menentukan status ketangguhan kelembagaan pesantren yang ada sekitar hutan mangrove, dan menentukan kriteria/prinsip kelembagaan baru pengelolaan hutan mangrove di Pulau Kangean.
Berdasarkan hasil analisis interpretasi citra satelit Landsat 8, luas lahan hutan mangrove di pulau Kangean adalah 3 929.46 Ha, yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kelas kerapatan tajuk yaitu: kategori Lebat 1 470.89 Ha (37.43%), kategori Sedang 1 549.41 Ha (39.43%), dan kategori Jarang 909.16 Ha (23.14%). Analisis yang dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu jenis penggunaan lahan, tingkat kerapatan tajuk dan ketahanan tanah terhadap abrasi, menunjukan bahwa tingkat kekritisan hutan mangrove di Pulau Kangean termasuk kategori rusak dengan nilai TNS sebesar 190 pada skala 167-233. Analisis keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove dilakukan dengan metode multi-dimensional scaling (MDS) guna memberikan indeks keberlanjutan pada dimensi ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan. Hasil analisis keberlajutan menunjukan bahwa status keberlanjutan pada dimensi ekologi termasuk kategori Cukup Berkelanjutan (51.40), pada dimensi Ekonomi termasuk Kurang Berkelanjutan (45.50), pada dimensi sosial termasuk Kurang Berkelanjutan (36.95), dan pada dimensi kelembagaan termasuk Cukup Berkelanjutan (51.32). Hasil analisis sensitivitas (leverage), untuk mempertahankan atau meningkatkan status keberlanjutan, faktor pengungkit utama yang harus diperhatikan para pemangku kepentingan adalah: (1) Tingkat kerapatan tajuk, (2) Keberadaan pasar hasil hutan mangrove, (3) Konflik sosial, (4) Tingkat pendidikan masyarakat, (5) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pengelolaan mangrove, dan (6) Kinerja kelembagaan formal dalam pengelolaan mangrove.
Untuk memahami keterlibatan para pihak dalam pengelolaan hutan mangrove di Pulau Kangean, dilakukan analisis stakeholders dengan tahapan: melakukan identifikasi stakeholders, mengklasifikasikan stakeholders dan menyelidiki hubungan antar stakeholders. Stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove di Pulau Kangean terdiri atas: BKPH, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, pesantren, LMDH, pemerintah desa, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat pesisir. Stakeholder yang termasuk
Key Players adalah BKPH, LMDH, dan Pemerintah Desa, stakeholder yang termasuk Subject adalah masyarakat pesisir, stakeholder yang termasuk Context Setter) adalah pesantren, stakeholder yang termasuk Crowd yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Perguruan tinggi dan LSM. Berdasarkan analisis hubungan antar stakeholders, yang termasuk stakeholders kunci adalah BKPH, LMDH, pemerintah desa, pesantren dan masyarakat.
Berdasarkan hasil analisis stakeholders, pesantren termasuk satu satunya stakeholders yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan kepentingan yang kecil (Context Setter). Potensi pesantren ini akan digunakan dalam pengelolaan hutan mangrove yang dibingkai dalam sebuah kelembagaan baru. Oleh karena itu, untuk menentukan sejauh mana ketangguhan kelembagaan setiap pesantren, khususnya yang berada di sekitar hutan mangrove, maka digunakan alat analisis IDF (Institutional Development Framework). Hasil analisis IDF terhadap ke empat pesantren menunjukan status perkembangan kelembagaan pesantren Raudlatul Amien termasuk kategori pesantren tahap dewasa/berkelanjutan (Nilai IDF = 3.43), pesantren Al-Ihsan termasuk kategori pesantren tahap pemantapan menuju tahap dewasa (Nilai IDF = 3.14), pesantren Miftahul Huda termasuk kategori pesantren tahap pemantapan (Nilai IDF = 2.94), dan pesantren Nurul Ulum termasuk kategori pesantren tahap pemantapan permulaan (Nilai IDF = 2.40). Keempat pesantren memiliki ketangguhan kelembagaan pada tahap Pemantapan sampai Dewasa/Berkelanjutan, sehingga keberadaan keempat pondok pesantren tersebut memiliki potensi dan berpeluang untuk dilibatkan secara formal dalam institusi pengelolaan hutan mangrove di Pulau Kangean.
Rumusan kelembagaan baru dengan pesantren sebagai aktor utamanya dilakukan dengan menggunakan 12 prinsip/kriteria kelembagaan dari Agrawal (2001). Stakeholders yang terlibat dalam kelembagaan baru ini adalah: BKPH, LMDH, pemerintah desa, pesantren dan masyarakat. Struktur yang baru menjelaskan posisi BKPH sebagai pengelola tertinggi, memiliki tupoksi khusus untuk melatih, membina dan mengembangkan pesantren terkait dengan pemanfaatan dan pelestarian hutan mangrove. Kemudian pesantren memiliki tanggung jawab untuk melatih, membina (moral) dan memberdayakan masyarakat terkait pemanfaatan dan perlindungan hutan mangrove. LMDH melaksanakan fungsi dan kewajiban LMDH sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan untuk melakukan kerjasama dengan BKPH. Pada tahap operasional kegiatan LMDH tetap ada pendampingan dari pesantren. Adapun pemerintah desa bersama-sama dengan pesantren dilibatkan dalam pengamanan wilayah, dan upaya penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove di Pulau Kangean. | id |
