| dc.description.abstract | Air merupakan kebutuhan pokok manusia. Kekurangan air menimbulkan penyakit bahkan kematian. Kebutuhan air sangat dirasakan oleh masyarakat miskin yang tinggal di kawasan kumuh perkotaan, khususnya di bantaran sungai. Penyediaan air bersih merupakan kewajiban pemerintah seperti tercantum dalam Undang-Undang RI No.7, Pasal 5 tahun 2004. Untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh pelayanan pemerintah dan secara ekonomis dirasa tidak menguntungkan, pemerintah mengeluarkan kebijakan kemitraan dengan swasta dan masyarakat. Berdasar kebijakan pemerintah berbasis masyarakat, warga Jetisharjo, membentuk paguyuban pengelolaan air bersih dengan memanfaatkan sumber air yang berada di tebing atas dan lembah sungai Code. Atas bantuan pemerintah dan perguruan tinggi, paguyuban pengelolaan air pada bulan April 2001 berubah menjadi organisasi Usaha Air Bersih ”Tirta Kencana”. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah profil, operasionalisasi, pemanfaatan sarana prasarana, pengelolaan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi UAB ”Tirta Kencana” guna penguatan kelembagaan yang keberlanjutan. Pendekatan kualitatif dipakai dalam kajian ini dengan metode tindak eksplanatif dan memakai aras kajian mikro dengan pendekatan subyektif dan menggunakan strategi kajian logical framework analysis. Pengumpulan data primer dan sekunder guna analisis data dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil kajian dan temuan masalah guna penyusunan program penguatan kelembagaan dilakukan dengan focus group discussion (FGD) bersama masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa UAB ”Tirta Kencana” secara organisasi telah memiliki struktur sekalipun masih sederhana, bersifat kekeluargaan dan belum memiliki AD/ART. Belum adanya perencanaan kegiatan, pelaksanaan cenderung bersifat rutin, sanksi yang berlaku masih lemah, pengawasan dilakukan sebatas pengurus, kurang keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat masih rendah. Secara singkat dapat dikatakan bahwa UAB ”Tirta Kencana” telah melaksanakan kegiatan organisasi, namun belum secara optimal. Seperti halnya, pengurus masih rangkap jabatan, kurangnya komunikasi dan transparan dalam pengelolaan organisasi, belum maksimal memanfaatkan sumber daya air, manusia dan modal sosial yang memunculkan permasalahan dana, jangkauan pelayanan, kurang partisipasi, kurangpuas dan kekhawatiran keberlangsungan penyediaan air. Dalam rancangan penguatan kelembagaan untuk keberlanjutan organisasi kegiatan yang dilakukan adalah membuat pelatihan perencanaan program secara partisipatif dan teknis pengelolaan air, membentuk forum komunikasi, menyusun aturan, mengadakan penyuluhan tentang organisasi untuk menumbuhkan kesadaran anggota, meningkatkan kualitas pelayanan dan menggali sumber dana, melakukan studi banding dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait. | id |
