Kelembagaan Pengelolaan Hutan Adat pada Masyarakat Mengkadai di Desa Temenggung Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, Jambi

Abstract

Kelembagaan pengelolaan hutan adat berperan dalam mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan (Okotoyoki et al. 2016). Menurut Darusman (2012), masyarakat adat yang dianggap memiliki keterbatasan pengetahuan ternyata mampu mengelola sumberdaya hutan secara lestari melalui kekuatan kelembagaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan peran dan efektivitas kelembagaan pengelolaan hutan adat di Dusun Mengkadai. Data dikumpulkan dengan metode studi kasus dan survei, dan dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Hutan Adat Dusun Mengkadai dikelola oleh Kelembagaan Pengelolaan Hutan Adat (KPHA) dan didukung oleh Lembaga Adat dan Pemerintahan Desa Temenggung. Kelembagaan Pengelolaan Hutan Adat Dusun Mengkadai mencakup tata aturan dan struktur organisasi yang dibangun dan digunakan untuk mewujudkan kondisi dan fungsi ekologis hutan tetap terjaga, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tata aturan adat dipercaya dan dipatuhi oleh masyarakat sehingga efektif, ini ditunjukkan oleh tingkat kepercayaan dan pemahaman yang tinggi, dan tingkat pelanggaran yang rendah sehingga berimplikasi terhadap kelestarian dan manfaat hutan. Kelestarian dan manfaat hutan adat dilihat dari kondisi ekologi hutan yang terjaga dengan baik melalui hubungan sosial masyarakat dalam menjaga hutan, serta pemanfaatan hasil hutan yang meningkatan nilai ekonomi Masyarakat Mengkadai.