| dc.description.abstract | Kawasan terumbu karang merupakan salah satu ekosistem sumberdaya pesisir dan laut yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Pendekatan-pendekatan pengelolaan selalu berevolusi seiring dengan waktu dan beradaptasi dengan berbagai karakter sebuah wilayah. Konservasi sebagai tools dalam pengelolaan sumberdaya karang berkelanjutan, senantiasa berproses dalam menemukan bentuk pengelolaan yang tepat. Saat ini, banyak sistem dan pendekatan yang telah diterapkan dalam pengelolaan kawasan terumbu karang. Pengelolaan yang mempertimbangkan kearifan lokal diyakini dapat memberikan konstribusi positif bagi ekosistem terumbu karang dan masyarakat. Kearifan lokal Tiaitiki telah dipraktekkan oleh masyarakat di kawasan Teluk Depapre secara turun-temurun sehingga perlu dipertimbangkan dalam mendesain sistem pengelolaan kawasan terumbu karang di Teluk Depapre.
Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) menentukan kawasan perlindungan dengan mengkontruksikan daerah Tiaitiki ke dalam sistem zonasi; 2) mengkaji status keberlanjutan pengelolaan kawasan terumbu karang; 3) mengukur elemen pengelolaan dan menyusun kelembagaan pengelolaan; dan 4). menyusun strategi kebijakan pengelolaan kawasan terumbu karang yang berkelanjutan berbasis Tiaitiki.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya 1) metode MARXAN dengan menggunakan Zonae Cogito174 dalam membuat zonasi konservasi berbasis Tiaitiki, 2) MDS dengan dengan teknik RAPSOCIO-ECOSYSTEM yang dimodifikasi dari teknik Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH) untuk mengkaji status keberlanjutan pengelolaan kawasan terumbu karang, 3) Interpretative Structural Modelling dalam mengukur elemen pengelolaan dan menyusun kelembagaan pengelolaan dan Prospective Analysis untuk menyusun strategi pengelolaan kawasan terumbu karang.
Berdasarkan hasil analisis dari sekitar 9 541.137 ha luas kawasan Teluk Depapre, didapatkan Zona Inti sekitar 371.11 ha (3.89%), Zona Perikanan Berkelanjutan sekitar 7 597.48 ha (79.63%), Zona Pemanfaatan sekitar 1 028.56 ha (10.78%), dan Zona Lainnya sekitar 543.98 ha (5.70%) yang terdiri dari Zona Rehabilitasi sekitar 62.41 ha (0.65%) dan Zona Alur dan Kawasan Pelabuhan sekitar 481.57 ha (5.05%). Alokasi sekitar 50% kawasan Tiaitiki menjadi Zona Inti cukup proporsional, dan sebagai kawasan “larang tangkap” (No Take Zone), penerapan sistem “buka-tutup” tidak lagi diperbolehkan. Status keberlanjutan pengelolaan kawasan terumbu karang berbasis Tiaitiki di Teluk Depapre secara umum dikategorikan “cukup berlanjut”. Rendahnya niai keberlanjutan ditunjukkan oleh atribut dari dimensi teknologi dan sosial-ekonomi. Kelembagaan yang efisien dalam pengembangan dan pengelolaan yang berbasis Tiaitiki di kawasan terumbu karang di Teluk Depapre adalah kelembagaan yang melibatkan 5 (enam) stakeholder utama yakni kelompok nelayan, kelompok pengelola wisata bahari, pemerintah kampung, dan lembaga masyarakat adat, serta Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Papua merupakan model kelembagaan yang tepat dengan strategi pengelolaan yang tetap mempertahankan kawasan terumbu karang dengan pemanfaatan yang optimal serta mengurangi ketergantungan masyarakat di sekitar kawasan terhadap kawasan terumbu karang menyusun RENSTRA, dan menyusun aturan formal Tiaitiki, serta menyediakan data dan informasi ilmiah. | id |
