| dc.description.abstract | Kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)
sebagai unit terkecil pada tingkat tapak memerlukan sinergitas oleh semua pihak
dalam mengimplementasikan. Hal ini dikarenakan keberhasilan suatu kebijakan
publik ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan itu sendiri. Penelitian
ini bertujuan merumuskan strategi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan
efektivitas implementasi kebijakan operasionalisasi KPHL-Mapili. Penelitian ini
dilakukan di KPHL Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indept interview)
dengan menggunakan kusioner. Data dianalisis dengan menggunakan teori Reed
2009, teori Edward III 1980 dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tingkat kepentingan dan pengaruh setiap stakeholder memiliki tingkat
kepentingan yang berbeda-beda dan pengaruh yang berbeda.
Implementasi kebijakan pembangunan KPHL-Mapilli terhambat disebabkan
oleh keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, kurangnya komunikasi antara
pengelola, sikap pelaksana yang tidak sinergis dengan kebijakan yang telah dibuat
serta birokrasi yang tidak memahami terhadap tujuan dari sebuah kebijakan
pembentukan KPHL tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, strategi
diversifikasi dibutuhkan dalam pembangunan KPHL Mapilli yaitu sebagai
berikut: (1) strategi memanfaatan kekuatan KPHL untuk mengatasi ancaman
klaim lahan masyarakat di wilayah kawasan hutan. (2) strategi komitmen
pemerintah memberdayakan masyarakat, sehingga dapat meminimasi klaim lahan
oleh masyarakat melalui program kemitraan. (3) strategi memperkuat dukungan
perundangan tentangan KPHL Mapilli sebagai bahan rujukan institusi pengelolaan
KPHL Mapilli. (4) Strategi memperkuat promosi mengenai keanekaragaman
satwa serta keindahan wisata yang dimiliki oleh KPHL Mapilli. | id |
