Kajian terhadap metode inspeksi produk berlabel halal di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, Badan POM, Jakarta

Abstract

Label pangan merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan, karena pada dasarnya konsumen berhak merunut dan mengetahui bagaimana produk pangan yang akan dikonsumsinya. Sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas Islam, kebutuhan akan pangan juga menuntut kejelasan produk tersebut memenuhi persyaratan kehalalan, yang tertuang dalam label halal pangan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat konsumen muslim akan ketersediaan makanan halal; pernyataan kehalalan makanan sesuai dengan peraturan; dan merupakan bagian dalam sistem manajemen produksi dan proses pangan yang halal dan thoyib. Praktek kerja magang ini bertujuan untuk mempelajari metode pengawasan produk berlabel halal di Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai salah satu pilar pengawasan pangan (konsumen, pemerintah dan produsen), baik pengawasan terhadap produk sebelum dipasarkan (pre market audit) maupun terhadap produk yang telah beredar di pasaran (post market audit). Dalam hal ini, dikaji pula proses sertifikasi dan labelisasi halal, penerapan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB), landasan hukum pelabelan halal dan pengawasannya, serta permasalahan pada labelisasi dan monitoringnya. Dari magang diketahui bahwa kegiatan sertifikasi dan labelisasi sebagai bagian dari bentuk pre market audit belum dapat menjangkau seluruh industri yang ada, akibat keterbatasan sumber daya pengawas, disamping kemampuan perusahaan yang berada di daerah untuk memproses kehalalan produknya yang membutuhkan biaya. Selain itu, proses monitoring yang dilakukan pemerintah (Badan POM) belum optimal, kendati koordinasi sudah diupayakan, baik terhadap Balai POM di daerah maupun terhadap konsumen dan produsen. Selain pemerintah, produsen dan konsumen juga wajib melakukan kegiatan pengawasan sehingga dapat menghasilkan kegiatan perdagangan pangan yang jujur dan berkualitas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari hasil pengawasan produk berlabel halal selama tiga tahun terakhir, terus mengalami peningkatan, kendati masih tergolong kecil untuk ukuran jumlah industri pangan yang mencapai angka ribuan. Selama periode Januari-Juli 2002 hanya 11,16% atau 153 dari 1.371 industri pangan, yang mengajukan izin labelisasi halal ke Badan POM. Metode pengawasan produk berlabel halal hendaknya didukung oleh sistem kerjasama yang baik, kooperatif dan komunikatif antara pemerintah, produsen dan konsumen yang bertujuan untuk melindungi umat Islam, serta mencegah timbulnya kegelisahan di masyarakat. Dalam hal ini, hendaknya dilakukan optimalisasi sumber daya manusia yang ada di lembaga pengawas ini agar memiliki kompetensi yang memadai, khususnya di bidang pangan dan masalah kehalalan.