Kesesuaian Implementasi Penerbitan SPP-IRT oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Abstract

Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) merupakan izin edar bagi pangan hasil industri rumah tangga. Dengan adanya pedoman baru yang diinisiasi oleh terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku pemangku kewajiban, mengalami kendala dalam beradaptasi pada alur penerbitan yang baru. Provinsi Jawa Tengah menjadi objek penelitian karena memiliki IRTP terbanyak ketiga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kesesuaian penerbitan yang telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah, serta mengetahui hambatan masing-masing daerah dalam melaksanakan penerbitan yang sesuai dengan pedoman baru. Pada penelitian ini, peneliti di bawah koordinasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan survei dengan responden masing-masing satu orang perwakilan petugas Dinkes dan DPMPTSP dari setiap daerah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif untuk data survei Dinkes, dan analisis deskriptif bagi data survei DPMPTSP. Dinkes di Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi kriteria utama sebesar 86,9% dan kriteria tambahan sebesar 79,3%, dengan 15 Dinkes termasuk dalam kriteria sesuai dan 14 Dinkes termasuk dalam kriteria kurang sesuai. Hambatan yang dialami Dinkes di antaranya, kurangnya sumber daya manusia, minimnya adaptasi dan pemahaman pada sistem online SPP-IRT, kurangnya waktu untuk melaksanakan proses pengawasan pada produk IRTP, dan tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pada proses pemenuhan komitmen SPPIRT. Hambatan yang dialami DPMPTSP di antaranya rendahnya jumlah kepemilikan akun pada sistem SPP-IRT karena kurangnya pemahaman pada pedoman baru yang berlaku seperti proses penerbitan dan pengawasan akan dilakukan melalui sistem SPP-IRT. Pengawasan yang dilaksanakan juga belum sesuai dengan ketentuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Berdasarkan hasil tersebut, BPOM dapat melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesesuaian implementasi penerbitan SPP-IRT dengan perubahan metode pendampingan pengoperasian sistem SPP-IRT, penerbitan buku pedoman pengoperasian sistem SPP-IRT, pemerataan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Certification for Fulfillment of Home Industry Processed Food Production Commitments (SPP-IRT) is a distribution permit for food produced by home industries. With the new guidelines initiated by the issuance of the Job Creation Law, the Health Office (Dinkes) and the One Door Services and Investment Service Office (DPMPTSP) as the responsibility holders, experienced problems in adapting to the new issuance flow. Central Java Province is the object of research because it has the third largest IRTP in Indonesia. This research aims to review the conformity of SPP-IRT issuance that have been implemented in Central Java Province and determine the obstacles each region faces in implementing SPP-IRT issuance that comply with the new guidelines. In this research, researcher under the coordination of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) conducted a survey with one respondent each representing Health Office and DPMPTSP officers from each region. The analytical method used is quantitative analysis for Health Office survey data, and descriptive analysis for DPMPTSP survey data. Health offices in Central Java Province have met the main criteria of 86.9% and additional criteria of 79.3%, with 15 health offices included in the appropriate criteria and 14 health offices included in the less appropriate criteria. Obstacles experienced by the Health Office include lack of human resources, lack of adaptation and understanding of the SPP-IRT online system, lack of time to carry out the monitoring process for IRTP products, and unavailability of budget to carry out activities in the process of fulfilling SPP-IRT commitments. Obstacles experienced by DPMPTSP include the low number of account owners in the SPPIRT system due to a lack of understanding of the new guidelines that apply, such as the issuance and supervision process will be carried out through the SPP-IRT system. The supervision carried out is also not in accordance with the provisions of the Investment Coordinating Board (BKPM). Based on these results, BPOM can make several efforts to improve the suitability of the implementation of SPP-IRT issuance by changing methods for assisting the operation of the SPP-IRT system, issuance manuals for operating the SPP-IRT system, equalizing human resources, and improving the quality of human resources.