Identifikasi Pola Sebaran Spasial Permukiman Kumuh dan Arahan Penanganannya di Kota Bekasi

Abstract

Kota Bekasi sebagai kota penyangga Provinsi DKI Jakarta telah berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Pertambahan penduduk sebagai dampak dari tingginya urbanisasi memiliki konsekuensi timbulnya berbagai masalah perkotaan, diantaranya masalah permukiman kumuh. Untuk menangani permukiman kumuh di Kota Bekasi, pemerintah pusat bersama dengan Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan penanganan intensif sejak tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis pola sebaran spasial permukiman kumuh di Kota Bekasi; (2) Menganalisis hubungan tingkat perkembangan wilayah dan Zona Nilai Tanah (ZNT) terhadap permukiman kumuh di Kota Bekasi; (3) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di Kota Bekasi; (4) Menyusun arahan rekomendasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data lokasi permukiman kumuh dan baseline permukiman kumuh tahun 2016 dan 2018 dari Satker KOTAKU dan instansi terkait Kota Bekasi. Metode analisis yang digunakan adalah identifikasi sebaran permukiman kumuh tahun 2016 dan 2018, yang dibangun menggunakan data lokasi kumuh serta pengurangan luas kumuh sampai tahun 2018 dengan menggunakan Google Earth dan ArcGIS 10.1, yang ditumpang susun dengan peta administrasi Kota Bekasi. Selanjutnya digunakan analisis spasial berupa analisis Indeks Moran, analisis Moran’s scatterplot, analisis Local Indicator of Spatial Autocorrelation (LISA), analisis spatial mean center dan analisis standard deviational ellipse. Analisis hubungan perkembangan wilayah terhadap permukiman kumuh berupa analisis skalogram, analisis nilai rataan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan analisis korelasi. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh berupa analisis regresi berganda dan analisis Geographic Weighted Regression (GWR) serta analisis deskriptif kuantitatif untuk merumuskan arahan penanganan permukiman kumuh di Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan sebaran permukiman kumuh sebelum penanganan pada tahun 2016 permukiman kumuh dengan luasan besar berada di pusat kota, sedangkan setelah penanganan pada tahun 2018 berada di wilayah selatan Kota Bekasi. Pola spasial permukiman kumuh di Kota Bekasi menunjukkan pergerakan bergeser ke arah selatan kota. Ditunjukkan dari hasil analisis Indeks Moran pada tahun 2016 memiliki pola sebaran spasial persentase KK permukiman kumuh mengelompok (clustered). Pada tahun 2018 pola sebaran spasial yang terjadi adalah acak (random). Berdasarkan pola hubungan spasial pada tahun 2016 kelurahan dengan pola spasial high-high cluster berada di pusat kota, dan pada tahun 2018 kelurahan dengan pola spasial high-high cluster berada di selatan Kota Bekasi. Hasil analisis spatial mean center dan standard deviation ellipse juga menunjukkan pergerakan ke arah selatan Kota Bekasi. Hal tersebut disebabkan penanganan permukiman kumuh oleh pemerintah sampai dengan tahun 2018 diprioritaskan di pusat kota, sedangkan pada wilayah selatan Kota Bekasi kurang mendapatkan penanganan secara terpadu. Wilayah pusat kota dan sekitarnya serta wilayah selatan yaitu di sekitar TPST Bantargebang diminati masyarakat berpenghasilan rendah untuk bermukim dan mencari nafkah, mengakibatkan permukiman kumuh berkembang pada wilayah tersebut. Variabel Indeks Perkembangan Kelurahan (IPK) terhadap nilai rataan Zona Nilai Tanah (ZNT) berkorelasi cukup kuat positif, nilai rataan ZNT terhadap persentase luas permukiman kumuh berkorelasi lemah negatif, dan variabel IPK terhadap persentase luas permukiman kumuh tidak memiliki korelasi signifikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di Kota Bekasi adalah jumlah titik kumuh tiap kelurahan, persentase anak penduduk miskin tidak bersekolah, nilai Indeks Perkembangan Kelurahan (IPK), jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan persentase hunian tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Terlihat permukiman kumuh di Kota Bekasi dipengaruhi oleh faktor fisik maupun non fisik. Hasil GWR menunjukkan masingmasing faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di atas memberikan pengaruh yang berbeda-beda pada setiap lokasinya. Lokasi permukiman kumuh sesuai hasil overlay terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi menunjukkan permukiman kumuh yang berada pada zona perumahan sebesar 174,42 ha (53,93%) dan permukiman kumuh yang berada di luar zona perumahan sebesar 148,99 ha (46,06%). Hal tersebut mengindikasikan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Bekasi. Arahan penanganan permukiman kumuh di Kota Bekasi dengan menerapkan prioritas penanganan pada masing-masing kelurahan berupa prioritas penanganan tinggi, prioritas penanganan sedang, dan prioritas penanganan rendah dengan mempertimbangkan kejelasan status penguasaan lahan dan pembangunan kota berkelanjutan. Didapat 7 kelurahan dengan arahan prioritas penanganan tinggi, 28 kelurahan dengan prioritas penanganan sedang, dan 12 kelurahan dengan prioritas penanganan rendah. Sedangkan 9 kelurahan lainnya sampai dengan tahun 2018 sudah tertangani atau bebas kumuh. Prioritas penanganan tinggi diarahkan untuk peremajaan permukiman kumuh skala kawasan, pemukiman kembali dengan pendirian rumah susun sewa untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada titik lokasi sesuai hasil GWR, serta konsolidasi lahan di kawasan perkotaan. Prioritas penanganan sedang diarahkan untuk peremajaan permukiman kumuh skala kawasan, pemugaran permukiman kumuh tiap-tiap bangunan dan sarana prasarana lingkungan, konsolidasi lahan di kawasan perkotaan, serta program peningkatan pendidikan dasar dan penertiban Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah selatan Kota Bekasi. Prioritas penanganan rendah diarahkan untuk pemugaran permukiman kumuh tiap-tiap bangunan beserta sarana prasarana lingkungan, program peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di wilayah utara Kota Bekasi. Pada semua prioritas jika tidak memiliki kejelasan status lahan diarahkan untuk penanganan pemukiman kembali. Selain itu diarahkan penanganan terkait aspek ekonomi dan sosial untuk dapat mengentaskan permukiman kumuh menuju Kota Bekasi yang berkelanjutan antara lain dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dan edukasi hidup bersih sehat untuk mengubah perilaku penghuni permukiman kumuh.