Identifikasi Pola Sebaran Spasial Permukiman Kumuh dan Arahan Penanganannya di Kota Bekasi
View/ Open
Date
2019Author
Wijayanti, Retno
Sutandi, Atang
Pravitasari, Andrea Emma
Metadata
Show full item recordAbstract
Kota Bekasi sebagai kota penyangga Provinsi DKI Jakarta telah
berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Pertambahan penduduk sebagai
dampak dari tingginya urbanisasi memiliki konsekuensi timbulnya berbagai
masalah perkotaan, diantaranya masalah permukiman kumuh. Untuk menangani
permukiman kumuh di Kota Bekasi, pemerintah pusat bersama dengan
Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan penanganan intensif sejak tahun 2016.
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis pola sebaran spasial
permukiman kumuh di Kota Bekasi; (2) Menganalisis hubungan tingkat
perkembangan wilayah dan Zona Nilai Tanah (ZNT) terhadap permukiman
kumuh di Kota Bekasi; (3) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
permukiman kumuh di Kota Bekasi; (4) Menyusun arahan rekomendasi kebijakan
penanganan permukiman kumuh di Kota Bekasi.
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data lokasi permukiman
kumuh dan baseline permukiman kumuh tahun 2016 dan 2018 dari Satker
KOTAKU dan instansi terkait Kota Bekasi. Metode analisis yang digunakan
adalah identifikasi sebaran permukiman kumuh tahun 2016 dan 2018, yang
dibangun menggunakan data lokasi kumuh serta pengurangan luas kumuh sampai
tahun 2018 dengan menggunakan Google Earth dan ArcGIS 10.1, yang
ditumpang susun dengan peta administrasi Kota Bekasi. Selanjutnya digunakan
analisis spasial berupa analisis Indeks Moran, analisis Moran’s scatterplot,
analisis Local Indicator of Spatial Autocorrelation (LISA), analisis spatial mean
center dan analisis standard deviational ellipse. Analisis hubungan perkembangan
wilayah terhadap permukiman kumuh berupa analisis skalogram, analisis nilai
rataan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan analisis korelasi. Analisis faktor-faktor yang
mempengaruhi permukiman kumuh berupa analisis regresi berganda dan analisis
Geographic Weighted Regression (GWR) serta analisis deskriptif kuantitatif
untuk merumuskan arahan penanganan permukiman kumuh di Kota Bekasi.
Hasil penelitian menunjukkan sebaran permukiman kumuh sebelum
penanganan pada tahun 2016 permukiman kumuh dengan luasan besar berada di
pusat kota, sedangkan setelah penanganan pada tahun 2018 berada di wilayah
selatan Kota Bekasi. Pola spasial permukiman kumuh di Kota Bekasi
menunjukkan pergerakan bergeser ke arah selatan kota. Ditunjukkan dari hasil
analisis Indeks Moran pada tahun 2016 memiliki pola sebaran spasial persentase
KK permukiman kumuh mengelompok (clustered). Pada tahun 2018 pola sebaran
spasial yang terjadi adalah acak (random). Berdasarkan pola hubungan spasial
pada tahun 2016 kelurahan dengan pola spasial high-high cluster berada di pusat
kota, dan pada tahun 2018 kelurahan dengan pola spasial high-high cluster berada
di selatan Kota Bekasi. Hasil analisis spatial mean center dan standard deviation
ellipse juga menunjukkan pergerakan ke arah selatan Kota Bekasi. Hal tersebut
disebabkan penanganan permukiman kumuh oleh pemerintah sampai dengan
tahun 2018 diprioritaskan di pusat kota, sedangkan pada wilayah selatan Kota
Bekasi kurang mendapatkan penanganan secara terpadu. Wilayah pusat kota dan
sekitarnya serta wilayah selatan yaitu di sekitar TPST Bantargebang diminati
masyarakat berpenghasilan rendah untuk bermukim dan mencari nafkah,
mengakibatkan permukiman kumuh berkembang pada wilayah tersebut.
Variabel Indeks Perkembangan Kelurahan (IPK) terhadap nilai rataan Zona
Nilai Tanah (ZNT) berkorelasi cukup kuat positif, nilai rataan ZNT terhadap
persentase luas permukiman kumuh berkorelasi lemah negatif, dan variabel IPK
terhadap persentase luas permukiman kumuh tidak memiliki korelasi signifikan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di Kota Bekasi
adalah jumlah titik kumuh tiap kelurahan, persentase anak penduduk miskin tidak
bersekolah, nilai Indeks Perkembangan Kelurahan (IPK), jumlah Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) dan persentase hunian tidak memiliki Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB). Terlihat permukiman kumuh di Kota Bekasi
dipengaruhi oleh faktor fisik maupun non fisik. Hasil GWR menunjukkan masingmasing
faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di atas memberikan
pengaruh yang berbeda-beda pada setiap lokasinya. Lokasi permukiman kumuh
sesuai hasil overlay terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi
menunjukkan permukiman kumuh yang berada pada zona perumahan sebesar
174,42 ha (53,93%) dan permukiman kumuh yang berada di luar zona perumahan
sebesar 148,99 ha (46,06%). Hal tersebut mengindikasikan lemahnya
pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Bekasi.
Arahan penanganan permukiman kumuh di Kota Bekasi dengan
menerapkan prioritas penanganan pada masing-masing kelurahan berupa prioritas
penanganan tinggi, prioritas penanganan sedang, dan prioritas penanganan rendah
dengan mempertimbangkan kejelasan status penguasaan lahan dan pembangunan
kota berkelanjutan. Didapat 7 kelurahan dengan arahan prioritas penanganan
tinggi, 28 kelurahan dengan prioritas penanganan sedang, dan 12 kelurahan
dengan prioritas penanganan rendah. Sedangkan 9 kelurahan lainnya sampai
dengan tahun 2018 sudah tertangani atau bebas kumuh. Prioritas penanganan
tinggi diarahkan untuk peremajaan permukiman kumuh skala kawasan,
pemukiman kembali dengan pendirian rumah susun sewa untuk masyarakat
berpenghasilan rendah pada titik lokasi sesuai hasil GWR, serta konsolidasi lahan
di kawasan perkotaan. Prioritas penanganan sedang diarahkan untuk peremajaan
permukiman kumuh skala kawasan, pemugaran permukiman kumuh tiap-tiap
bangunan dan sarana prasarana lingkungan, konsolidasi lahan di kawasan
perkotaan, serta program peningkatan pendidikan dasar dan penertiban Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah selatan Kota Bekasi. Prioritas
penanganan rendah diarahkan untuk pemugaran permukiman kumuh tiap-tiap
bangunan beserta sarana prasarana lingkungan, program peningkatan fasilitas
sarana dan prasarana di wilayah utara Kota Bekasi. Pada semua prioritas jika tidak
memiliki kejelasan status lahan diarahkan untuk penanganan pemukiman kembali.
Selain itu diarahkan penanganan terkait aspek ekonomi dan sosial untuk dapat
mengentaskan permukiman kumuh menuju Kota Bekasi yang berkelanjutan antara
lain dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dan edukasi hidup bersih sehat
untuk mengubah perilaku penghuni permukiman kumuh.
Collections
- MT - Agriculture [3682]