Kelembagaan Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat: Kasus KPH Wilayah 3 Provinsi Aceh.

Abstract

Hutan mangrove yang berada pada penguasaan negara mempunyai karakteristik sebagai sumber daya milik bersama (common pool resources/CPRs) cenderung mengalami kerusakan dari waktu ke waktu, rentan terhadap eksploitasi sehingga akan mengancam kelestariannya. Karenanya, pengelolaannya memerlukan kelembagaan yang efektif yang mampu mengatur dan mengendalikan prilaku individu dalam masyarakat atau organisasi. Oleh sebab itu, diperlukan suatu lembaga yang hadir ditingkat tapak yang terkait dengan tatanan aturan main yang menjamin pemanfaatan yang efisien dan lestari dalam upaya memperbaiki tata kelola kehutanan di Indonesia. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai penyelenggaraan hutan di tingkat tapak, memungkinkan mengidentifikasi keberadaan, meningkatkan kapasitas, dan penguatan kelembagaan lokal dalam wilayahnya, serta kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sumber daya hutan, sehingga proses pengakuan hak, ijin maupun kolaborasi lebih mungkin dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) memformulasikan kelembagaan pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat untuk mendapatkan model kelembagaan pengelolaan mangrove yang lestari, dan dijabarkan menjadi tujuan khusus yang perlu dikembangkan di KPH Wilayah 3, (2) merumuskan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh KPH untuk menurunkan eskalasi konflik di dalam area pengelolaannya, (3) mengetahui kedudukan atau posisi dan peran dari stakehoder dengan berbagai tingkat kepentingan dan pengaruh mereka dalam pengelolaan mangrove, dan mengetahui stakeholder yang mempunyai pengaruh besar serta pola interaksi yang terbangun di dalam jaringan, dan (4) menganalisis interaksi para aktor dalam jaringan dengan pendekatan kekuasaan yang memberikan kontribusi untuk membangun hubungan kepercayaan dan kerjasama dalam jaringan. Penelitian ini dilaksanakan di KPH Wilayah 3 Provinsi Aceh. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, dengan responden yang terpilih dengan metode purposive. Narasumber penelitian adalah informan kunci yang ditentukan secara snowball. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan strategi tipologi menggunakan kerangka kerja IAD Ostrom (2005), analisis stakeholder (Reed et al.2009), analisis jaringan (Borgatti et al. 2002) dan analisis kekuasaan (Krott et al. 2014). Hasil analisis kelembagaan pengelolaan mangrove berbasis masyarakat di KPH wilayah 3 Provinsi Aceh menunjukkan bahwa kelembagaan di tingkat lokal mempunyai aksi kolektif yang besar dan memenuhi karakteristik pengelolaan CPRs lestari, dibandingkan dengan kelembagaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) skema pemerintah. Kerjasama pengelolaan mangrove yang ditunjukkan KPH dan masyarakat Desa Pusung Kapal (DPK) merupakan solusi terhadap masalah non excludability dan substractability. Keberlanjutan kelembagaan akan tercapai dengan melibatkan aksi kolektif lokal melalui penerapan prinsip-prinsip: adanya iii aturan main berlandaskan norma masyarakat setempat; adanya organisasi pengelola yang berkuasa memberikan penghargaan dan sanksi dan diakui serta dihormati masyarakat; adanya resolusi konflik melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Hak kepemilikan yang dimiliki masyarakat Desa Pusung Telaga Tujuh (DPTT) adalah hak akses dan hak pemanfaatan yang terbatas, kecuali masyarakat DPK dan masyarakat HKm ditambah hak pengelolaan dan hak membatasi. Walaupun demikian, dengan aturan tak tertulis yang dimiliki masyarakat DPTT mempunyai hak membatasi (exclusion right) orang-orang di luar kelompok dalam pemanfaatan mangrove. KPH telah melakukan langkah maju dengan mengadopsi pendekatan baru dalam pengelolaan mangrove, yaitu melakukan kerjasama dengan masyarakat DPK. Di mana secara tak langsung dengan perjanjian tersebut KPH telah mengakui sekumpulan hak yang dimiliki masyarakat DPK kecuali hak mengalihkan (alienation rights). Dengan demikian adanya pengakuan ini (legitimate) merupakan insentif yang kuat bagi masyarakat DPK dalam mengelola sumber daya mangrove. Analisis pemangku kepentingan digunakan untuk memahami prospek reformasi, dan cara-cara di mana kelembagaan tertentu mungkin mempengaruhi hasil dari proses kebijakan. Dari hasil analisis, KPH sebagai organisasi pengelola di tingkat tapak belum terlihat perannya dalam upaya meningkatkan kepentingan dan pengaruhnya. Munculnya beberapa aktor seperti masyarakat DPK, masyarakat DPTT, masyarakat HKm, Kepala desa, dan Tokoh masyarakat memberikan indikasi tentang bagaimana mengelola melalui dukungan mekanisme, dan aspirasi yang tumbuh dari para pemangku kepentingan ketika merumuskan dan merancang strategi yang lebih kuat. Dari analisis jaringan dapat diidentifikasi siapa pemangku kepentingan yang mempunyai pengaruh yang besar, baik sebagai pemimpin opini, yang mempunyai akses yang cepat atau sebagai perantara di dalam jaringan. Dengan informasi ini KPH dapat membangun dan memelihara hubungan jangka panjang yang melibatkan pola interaksi terutama dengan para pemangku kepentingan yang mempunyai pengaruh besar di dalam jaringan. Hasil pemetaan pola hubungan para aktor dalam pengelolaan mangrove di KPH wilayah 3 Provinsi Aceh menggunakan Social Network Analysis (SNA) menunjukkan hubungan yang lemah. Penilaian kekuasaan aktor Actor Centered Power (ACP) sebagai kekuatan pendorong di masyarakat yang mempengaruhi aktor-aktor lain di tiga wilayah studi menempatkan KPH sebagai aktor kuat dan berpengaruh telah memainkan peran yang besar dalam menjalankan kebijakannya untuk membangun hubungan, keterhubungan, kolaborasi, aksi kolektif, kepercayaan, dan kerjasama dengan masyarakat dan elit lokal dalam membangun jaringan yang bukan hanya untuk tujuan organisasi mereka sendiri tetapi juga tujuan kolektif.