Tingkat Ketahanan Pangan dan Gizi di Berbagai Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indikator Output dan Outcome

Abstract

Evaluasi tingkat ketahanan pangan dan gizi dapat dilakukan melalui input, proses, output hingga outcome. Pengukuran tingkat ketahanan pangan dan gizi melalui indikator output dan outcome untuk melihat hasil suatu program jangka pendek maupun jangka panjang serta mengevaluasi perubahan kebijaksanaan atau program dalam mencapai target di masa depan (outcome). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat ketahanan pangan dan gizi pada tingkat provinsi berdasarkan indikator output dan outcome di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret hingga Agustus 2017 dari instansi terkait melalui penelusuran di laman masing – masing instansi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari data indikator output dan outcome dengan unit analisis 32 provinsi di Indonesia. Data calon indikator output terdiri dari aspek pangan dan gizi, sedangkan data calon indikator outcome terdiri dari aspek gizi dan kesehatan. Indikator output menggunakan data yang dipublikasi tahun 2011-2015 (sesuai dengan ketersediaan data), sedangkan indikator outcome menggunakan data yang dipublikasi tahun 2012 dan 2013 (didasarkan pada ketersediaan data outcome terbaru di Indonesia tahun 2013 dan data angka kematian pada balita pada tahun 2012). Evaluasi tingkat ketahanan pangan dan gizi berdasarkan indikator output dan outcome dilakukan dalam beberapa tahap yaitu (1) identifikasi dan seleksi indikator, (2) perhitungan nilai evaluasi, (3) perangkingan setiap provinsi berdasarkan nilai evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada metode Global Hunger Index (GHI) yang dimodifikasi. Modifikasi yang digunakan adalah jenis indikator yang digunakan dan kontribusi persen tiap indikator dalam perhitungan. Berdasarkan hasil identifikasi indikator diperoleh 30 calon indikator output dan 14 indikator outcome, lalu dilakukan seleksi sehingga diperoleh 14 indikator output (2 indikator pilar ketersediaan, 3 indikator pilar keterjangkauan dan 9 indikator pilar pemanfaatan) dan 6 indikator outcome yang digunakan dalam mengevaluasi tingkat ketahanan pangan dan gizi. Perhitungan nilai evaluasi tingkat ketahanan pangan dan gizi berdasarkan indikator output dilakukan untuk tahun 2011 – 2015. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai capaian output ketahanan pangan dan gizi hasil yang diperoleh adalah kurang dari sepertiga provinsi memiliki nilai evaluasi baik dan 78,12 persen memiliki capaian dengan kategori sedang. Tingkat ketahanan pangan dan gizi terbaik berdasarkan output selama tahun 2011 – 2015 terdapat di provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Lampung dan Sumatera Selatan. Tingginya nilai skor pada ketiga provinsi tersebut dikarenakan tingkat ketersediaan energi dan protein yang cukup tinggi sehingga menyebabkan tingginya tingkat konsumsi dan peningkatan capaian program kesehatan. Peningkatan capaian program kesehatan diindikasikan dari tingginya cakupan imunisasi pada anak balita, pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil, serta rumah tangga dengan PHBS yang baik di sebagian besar provinsi di Indonesia. Provinsi dengan capaian output terendah selama 2011 – 2015 adalah Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Rendahnya kualitas konsumsi pangan di ketiga provinsi tersebut dipengaruhi rendahnya ketersediaan pangan wilayah dan didukung rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi dan kesulitan mendapatkan air bersih. Berdasarkan hasil perhitungan skor evaluasi tingkat ketahanan pangan berdasarkan indikator outcome tahun 2013, hampir seluruh provinsi di Indonesia masuk kedalam kategori sedang dan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketahanan pangan dan gizi berdasarkan outcome di Indonesia masih belum baik, sehingga kinerja pemerintah dalam ketahanan pangan dan gizi harus ditingkatkan, khususnya dalam menangani masalah pangan dan gizi. Provinsi Bali, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta memiliki skor tertinggi bila dibandingkan provinsi lainnya. Provinsi Papua Barat, NTT dan Papua memiliki skor evaluasi yang paling rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya.