Kajian Implementasi Persyaratan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Kategori Tepung dan Hasil Olahannya di Wilayah Bogor

Abstract

Setiap manusia mempunyai hak asasi untuk memperoleh pangan yang aman dan bermutu, termasuk pangan dari Industri Rumah Tangga (IRT). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 pasal 43 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, pangan olahan yang diproduksi IRT wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota c.q. Dinas Kesehatan. Penelitian ini bertujuan mempelajari tingkat implementasi Peraturan Kepala Badan POM tahun 2012 tentang prosedur pemberian SPP-IRT, mempelajari proses penerbitan SPP-IRT di Bogor, mengetahui tingkat penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode survei dengan teknik purposive sampling proporsional untuk menentukan jumlah responden. Data diolah menggunakan Ms Excel dan SPSS 22.0 dengan analisis regresi linier berganda. Sejak tahun 2017, penerbitan SPP-IRT di Kabupaten Bogor melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sedangkan penerbitan SPP-IRT di Kota Bogor belum melibatkan DPMPTSP. Rata-rata implementasi Peraturan Kepala Badan POM dalam penerbitan SPP-IRT di wilayah Bogor mencapai 88%. Berdasarkan hasil pemeriksaan sarana, hanya 4 IRTP yang konsisten menerapkan CPPB-IRT. Faktor yang memengaruhi penerapan CPPB-IRT berdasarkan hasil analisis yaitu tingkat pengetahuan pemilik dan tempat produksi.