Perencanaan Pengembangan Kawasan Industri Karet di Kabupaten Landak Berbasis Keberlanjutan Cagar Alam Mandor

Abstract

Kabupaten Landak merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki posisi strategis sebagai wilayah pengembangan kawasan industri di dalamnya. Pengembangan areal eks-pertambangan emas di wilayah Mandor dan sekitarnya menjadi kawasan industri (industrial estate) yang ramah lingkungan menjadi salah satu sasarannya dan karet merupakan komoditas yang akan menjadi leading sector. Menjadi penting untuk diperhatikan ketika kawasan industri ini berbatasan langsung dengan Cagar Alam Mandor (CA. Mandor) sehingga dalam pengembangannya dibutuhkan pengendalian yang cukup ketat supaya tidak mengganggu keberadaan cagar alam tersebut. Oleh karena itu perlu adanya arahan pengembangan kawasan industri yang sesuai dengan tata guna lahan yang ada serta perencanaan pengelolaan kawasan CA. Mandor dan wilayah penyangga sekitarnya secara tepat dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan arahan pengembangan kawasan industri yang menjamin keberlanjutan CA. Mandor dengan tujuan antara: (1) Menganalisis dinamika perubahan tutupan lahan di CA. Mandor dan kawasan penyangganya; (2) Mengevaluasi kesesuaian lokasi untuk Kawasan Industri Mandor dan bahan baku karet; (3) Menganalisis persepsi masyarakat mengenai CA. Mandor serta prakiraan pengaruh dan dampak pembangunan Kawasan Industri Mandor; (4) Menganalisis persepsi stakeholders terhadap upaya pengelolaan kawasan CA. Mandor; dan (5) Membuat rekomendasi arahan rencana pengembangan kawasan industri karet dan pengelolaan kawasan konservasi CA. Mandor di Kabupaten Landak. Analisis tutupan lahan pada CA. Mandor dan sekitarnya dilakukan untuk mengetahui dinamika perubahan tutupan lahan yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2000-2015. Evaluasi kesesuaian lokasi kawasan industri dilakukan dalam dua tahap yaitu evaluasi kesesuaian dan ketersediaan lahan untuk sumber bahan baku karet dengan metode matching dan evaluasi kesesuaian lahan untuk lokasi industri dengan metode Multi Criteria Evaluation. Untuk mengetahui fungsi dan keberadaan kawasan CA. Mandor, tingkat ketergantungan dan aksesibilitas masyarakat terhadap kawasan, prakiraan pengaruh dan dampak pembangunan Kawasan Industri Mandor (KIM) menggunakan persepsi masyarakat, sedangkan untuk mengetahui kriteria penting dalam pengelolaan CA. Mandor digunakan metode Analytical Hierarchy Process berdasarkan persepsi stakeholders. Perencanaan pengelolaan CA. Mandor dan arahan pengembangan kawasan industri disusun dengan pertimbangan hasil analisis sebelumnya. Data sekunder yang digunakan antara lain citra satelit SPOT Tahun 2015, Peta Penutupan Lahan Kalimantan Barat Tahun 2000-2015 dan Peta Kawasan Hutan, Peta Curah Hujan, Peta Rencana Pola Ruang, Peta perijinan perkebunan dan kawasan pertanian tanaman pangan, Satuan Peta Tanah, Peta Lereng, Dokumen ANDAL dan Peta Penggunaan lahan Kabupaten Landak, Peta kawasan CA. Mandor dan hasil-hasil kegiatan teknis di CA. Mandor, Peta Sarana dan prasarana Propinsi Kalimantan Barat, Peta batas administrasi serta citra Landsat 5, 7 dan 8. Data primer diperoleh dari hasil survey lapangan dan wawancara. Data hasil wawancara antara lain adalah persepsi masyarakat, pendapat pakar/ahli di bidang pengelolaan kehutanan dan atau lingkungan hidup untuk persepsi stakeholders dan pakar untuk Multi Criteria Evaluation lokasi industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama kurun waktu 15 tahun, CA. Mandor telah mengalami perubahan tutupan hutan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat dari perubahan tutupan hutan sekitar 56,96% menjadi semak belukar dan areal terbuka. Selain itu, perubahan kawasan berhutan menjadi lahan terbuka juga terjadi menyebar di hampir seluruh wilayah penyangga. Berdasarkan metode matching, kelas kesesuaian lahan untuk tanaman karet di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat adalah cukup sesuai (S2), sesuai marginal (S3) serta kelas kesesuaian tidak sesuai (N). Untuk ketersediaan lahan untuk pengembangan tanaman karet, Kabupaten Landak hanya memiliki lahan sesuai (S) tersedia sebesar 273.275,9 ha (33,13%) dan sisanya merupakan lahan tidak tersedia sebesar 551.772 ha (66,87 %). Hasil analisis kesesuaian lahan untuk lokasi kawasan industri diketahui untuk kelas lahan sangat sesuai (S1 hanya 5.579,3 ha (0,67%) sedangkan lahan paling luas berada pada kelas sesuai marginal (S3) dengan luas 438.805,6 ha (53,12%) dan untuk kelas tidak sesuai (N) sebesar 111.079,1 ha (13,44%). Untuk kesesuaian lokasi industri, KIM Blok I termasuk dalam kelas S1 sedangkan KIM Blok II termasuk dalam kelas S2. Sebagian besar masyarakat Mandor dan Kayu Ara memiliki persepsi tinggi, mereka memandang hutan tidak hanya dari fungsi ekonomi dan sosial, tetapi fungsi ekologis. Hasil wawancara juga menunjukan bahwa 95% responden menyatakan mendukung dengan adanya KIM di wilayah mereka dan 59% menyatakan bahwa pembangunan KIM akan berdampak positif terhadap Cagar Alam Mandor serta 60 % responden menyatakan keberadaan industri tidak akan merusak lingkungan. Berdasarkan hasil AHP, diperoleh tiga prioritas kriteria penting dalam pengelolaan CA. Mandor yaitu pemberdayaan masyarakat sebagai kriteria yang dianggap paling utama, kemudian kriteria SDM pengelola dan aksesibilitas sebagai kriteria penting ketiga dimana aksesibilitas terhadap kawasan berhubungan erat dengan tingkat gangguan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keberlangsungan dan keutuhan kawasan. Arahan perencanaan pengelolaan kawasan CA. Mandor mengacu pada Permenhut Nomor P.48 tahun 2014 dimana kegiatan rehabilitasi dan restorasi ekosistem dilakukan pada wilayah kawasan CA. Mandor dan sekitarnya yang telah mengalami perubahan tutupan lahan. Kawasan Industri Landak perlu didisain dan salah satunya adalah menambah luas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sedangkan untuk mengantisipasi ancaman dan gangguan akibat pembangunan KIM, maka perlu adanya zonasi pada daerah penyangga CA. Mandor dibagi ke dalam 3 jalur (zonasi) yaitu : (1) Jalur hijau; (2) Jalur interaksi; (3) Jalur budidaya. Untuk mendukung kegiatan perindustrian berbahan baku karet di Kabupaten Landak maka arahan pengembangan kawasan industri berbasis kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan digunakan sebagai dasar arahan pemanfaatan ruang bagi pemerintah daerah. Selain itu, penentuan lokasi kawasan industri seyogyanya jauh dari kawasan konservasi.