Pengembangan Institusi Pemulihan Fungsi Hutan Lindung Pulau Tarakan Sebagai Penyangga Ekosistem Pulau Keci

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerusakan sumberdaya Hutan Lindung Pulau Tarakan (HLPT) yang merupakan sumberdaya bersama milik negara yang berada pada sebuah pulau kecil dan memiliki fungsi penting sebagai sistem penyangga kehidupan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merumuskan pengembangan institusi pemulihan fungsi HLPT sebagai penyangga ekosistem pulau kecil. Tujuan utama dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut: (1) mengetahui kapasitas organisasi dan menemukan wilayah prioritas perbaikan kapasitas organisasi pengelola HLPT; (2) menemukan penyebab kegagalan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan HLPT; (3) menemukan penyebab ketidakselarasan perilaku masyarakat pemanfaat dengan tujuan pengelolaan sumberdaya HLPT berdasarkan persepsi dan motivasinya; dan (4) menemukan kejelasan batas spasial pemulihan fungsi HLPT, stakeholders pemulihan fungsi HLPT, otoritas (hak dan kewajiban) stakeholders pemulihan fungsi HLPT dan kepastian struktur insentif pemulihan fungsi HLPT. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi berpartisipasi, wawancara terstruktur, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder, dengan sumber data responden, informan kunci dan dokumen. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian terdiri atas teknik pengambilan sampel secara sengaja (purposive sampling), pengambilan sampel bola salju (snowball sampling) dan pengambilan sampel quota (quota sampling). Sedangkan variabel yang ditelaah meliputi: kapasitas organisasi pengelola, koordinasi antar lembaga pemerintah, persepsi dan motivasi masyarakat pemanfaat, substansi peraturan perundangan tentang koordinasi, tutupan lahan, stakeholders, kepentingan dan pengaruh stakeholders, hak dan kewajiban stakeholders, transaksi jasa lingkungan, keinginan membayar dan bentuk insentif. Metode analisis kapasitas organisasi digunakan untuk menganalisis data yang berkenaan dengan kapasitas organisasi pengelola HLPT. Guna menemukan penyebab kegagalan koordinasi antar organisasi pemerintah dalam pengelolaan HLPT digunakan teknik analisis koordinasi antar lembaga (sektor), sedangkan untuk menemukan sumber penyebab kegagalan koordinasi berdasarkan peraturan perundangan digunakan teknik analisis isi kualitatif. Teknik deskriptif persepsi dan motivasi digunakan untuk menemukan penyebab ketidakselarasan perilaku masyarakat pemanfaat sumberdaya HLPT dengan tujuan pengelolaan HLPT. Analisis tutupan lahan digunakan untuk mengetahui kelas tutupan pada HLPT. Analisis stakeholders digunakan untuk mengidentifikasi stakeholders pemulihan fungsi HLPT, stakeholders berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya dalam pemulihan fungsi HLPT, sedangkan untuk mengetahui hak dan kewajiban stakeholders dalam pemulihan fungsi HLPT digunakan teknik analisis taksonomik dan komponensial. selanjutnya analisis pembayaran jasa lingkungan digunakan untuk mengetahui struktur insentif pemulihan fungsi HLPT. v Akhirnya, sintesis dilakukan menggunakan teknik analisis tema (discovering cultural themes).Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Kapasitas UPT-KPHL Model Tarakan sebagai organisasi pengelola HLPT tingkat tapak adalah rendah (nil-moderate) dengan kelemahan-kelemahan organisasi sebagai berikut: (1) kerjasama dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah; (2) perencanaan strategis bidang keuangan dan diversifikasi sumber pendanaan organisasi; (3) pendelegasian wewenang pengambilan keputusan; (4) kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur (standar operasional); (5) proses rekruitmen, orientasi dan pengembangan staf, supervisi dan evaluasi; dan (6) penilaian pencapaian misi organisasi dan penilaian dampak serta relevansi program. Hal ini berarti UPT-KPHL Model Tarakan memiliki kemampuan yang rendah untuk mencapai tujuan pengelolaan HLPT. 2) Kapasitas koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan HLPT rendah yang disebabkan oleh permasalahan ambigu kewenangan, kekurangan informasi dan kurang dalam hal konsultasi. Di sisi lain, kebijakan koordinasi cenderung menggunakan pendekatan mekanisme koordinasi vertikal yang dicirikan oleh pengkoordinasian yang dilakukan oleh level pimpinan organisasi pemerintah (menteri, gubenur, bupati/walikota, sekretaris daerah). Akibatnya status koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan HLPT gagal karena belum dapat ditiadakannya pemborosan, inkonsistensi dan tidak tertanganinya isu penting. Hal ini bermakna tidak adanya koordinasi kebijakan program berbasis spasial lapangan dan belum dilembagakannya sistem koordinasi antar lembaga pemerintah. 3) Rendahnya tingkat persepsi masyarakat pemanfaat terhadap manfaat fungsional dan pilihan HLPT, rendahnya tingkat motivasi lingkungan dan tingginya tingkat motivasi sosial masyarakat pemanfaat dalam pemanfaatan HLPT merupakan faktor pendorong/stimulus ketidakselarasan perilaku masyarakat pemanfaat dengan tujuan pengelolaan HLPT. Hal ini berarti persepsi dan motivasi tidak mendukung tujuan pengelolaan HLPT. 4) Ekosistem HLPT sebagian besar telah berubah menjadi areal dengan tutupan lahan non hutan, yang dalam upaya pemulihannya dapat melibatkan 13 stakeholders kunci. Dimana, hak stakeholders subjek mengarah pada hak untuk memanfaatkan/ menggunakan dan memperoleh izin pemanfaatan sumberdaya HLPT dengan kewajiban berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pendanaan dalam pemulihan fungsi HLPT. Hak stakeholders pemain dan penghubung mengarah pada hak untuk mengelola, mengawasi, memfasilitasi dan menilai program pemulihan fungsi HLPT dengan kewajiban mewujudkan program pemulihan fungsi HLPT. Selanjutnya, teridentifikasi bahwa masyarakat pengguna air bersih merupakan penerima manfaat yang memiliki kesediaan membayar dengan nilai Rp 300 m-3 yang merupakan potensi sumber pendanaan rehabilitasi hutan dan lahan, sedangkan UPT-KPHL Model Tarakan sebagai penyedia jasa layanan lingkungan dan masyarakat pengguna lahan sebagai pihak yang dapat berperan menggunakan lahan yang dikuasainya untuk kepentingan konservasi sumber air. 5) Kontribusi hasil penelitian terhadap teori pengelolaan sumberdaya hutan milik Negara (common pool resources) adalah sebagai berikut: pada kondisi kapasitas vi organisasi pengelola rendah, kapasitas koordinasi antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan rendah, kebijakan koordinasi menekankan pada pendekatan mekanisme koordinasi vertikal dan persepsi serta motivasi masyarakat pemanfaat mendorong perilaku masyarakat tidak selaras dengan tujuan pengelolaan HLPT berakibat pada perubahan tutupan lahan hutan, stakeholders yang terlibat, hak-kewajiban stakeholders dan insentif dalam pemulihan fungsi sumberdaya hutan milik negara tersebut. Ambigu kewenangan, kekurangan informasi dan kurangnya konsultasi teridentifikasi menyebabkan rendahnya kapasitas koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya bersama milik negara. Di sisi lain, dalam pengelolaan sumberdaya bersama milik negara hanya dengan menggunakan pendekatan mekanisme koordinasi vertikal yang mengandalkan pengkoordinasian oleh pimpinan organisasi pemerintah. Akibatnya, terjadi kegagalan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya bersama milik pemerintah yang dibuktikan oleh tidak dapat diminimalisirnya pemborosan, inkoherensi dan tidak tertanganinya isu-isu. Hal ini bermakna pengelolaan sumberdaya bersama milik negara yang penggunanya tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan lainnya diperlukan koordinasi pada level program berbasis spasial lapangan dan tidak cukup hanya dengan menerapkan pendekatan mekanisme koordinasi vertikal.