Studi Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Habitat Penyu Melalui Pendekatan Skema Pembayaran Jasa Ekosistem (Studi Kasus : Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi)

Abstract

Salah satu fungsi penting Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan, Sukabumi (KKTP4S) adalah sebagai penyedia jasa bagi pendaratan penyu hijau (Chelonia mydas) yang merupakan daya tarik khusus bagi kegiatan wisata di kawasan ini. Namun saat ini populasi penyu Indonesia mengalami penurunan yang cukup mengkhawatirkan yakni sebesar 60% sejak tahun 1989 (WWF Indonesia, 2005). Penurunan populasi penyu telah menimbulkan perhatian di seluruh dunia selama dekade terakhir. Perubahan kondisi habitat peneluran dan perilaku manusia (anthropogenik) merupakan faktor utama penyebab penurunan populasi tersebut. Beberapa cara telah dilakukan untuk mengatasi kondisi ini diantaranya diperkuatnya peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah, pembentukan UPTD konservasi, pelibatan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), namun belum memberikan hasil yang cukup berarti. Kurangnya SDM pengelola, fasilitas penangkaran serta besarnya biaya operasional pengelolaan menjadi masalah tersendiri, sehingga diperlukan adanya pengelolaan yang baik dan tepat guna menjaga kelestarian dan berjalannya fungsi dari sumberdaya tersebut sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan kawasan yang berkelanjutan. Salah satu metode konservasi baru yang diusulkan dengan melalui pendekatan Pembayaran Jasa Ekosistem (PES). PES dianggap sebagai sebuah pendekatan inovatif yang mencoba meraih dua tujuan yaitu konservasi sumberdaya alam dan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober sampai 20 Desember 2014. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah: 1) Mengidentifikasi dan memetakan jasa ekosistem yang dihasilkan oleh Kawasan Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi, 2) Mengestimasi nilai jasa ekosistem di Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan dan 3) Menyusun disain Pembayaran Jasa Ekosistem untuk peningkatan kualitas pengelolaan kawasan konservasi perairan di Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis status ketersediaan jasa ekosistem (natural capital asset) diperoleh hasil bahwa KKTP4S masih menunjang sebagai habitat penyu serta masih tetap dapat menyediakan barang dan jasa (goods and service) untuk mendukung kehidupan manusia. Hasil analisis WTP diperoleh nilai surplus konsumen atau nilai WTP wisatawan nusantara sebesar Rp 7.972.988 per individu per tahun. Dan nilai WTP wisatawan mancanegara sebesar Rp 14.583.333 sehingga diperoleh nilai manfaat KKTP4S sebesar Rp. 558.607.297.820/tahun. Nilai WTP ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan yang tinggi. Perhitungan nilai rata-rata WTP responden wisatawan nusantara untuk pelepasan tukik adalah sebesar Rp 17.463/orang, terhadap melihat penyu bertelur Rp. 47.537/orang. Sedangkan nilai WTP responden wisatawan asing untuk pelepasan tukik sebesar Rp 27.000/orang, melihat penyu bertelur sebesar Rp. 205.000/orang. Nilai rata-rata WTP responden wisatawan tersebut dapat digunakan sebagai acuan atau bahan pertimbangan dalam penetapan tarif masuk yang baru di KKTP4S. Hasil analisis prediksi diperoleh bahwa biaya transaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya sekitar Rp 2.188.450.000. Jika dibandingkan dengan nilai WTP potensialnya diperoleh hasil WTP potensial lebih besar dibandingkan biaya transaksional yang dikeluarkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pembayaran jasa ekosistem dapat sebagai alternatif untuk memperoleh pendanaan bagi pengelolaan KKTP4S dan sekaligus diharapkan dapat mempertahankan kelestarian lingkungan yang ada. Kebijakan utama yang diperlukan dalam implementasi pembayaran jasa ekosistem di KKTP4S adalah menentukan pelaku utama yaitu pihak penyedia dan pemanfaat jasa ekosistem. Penentuan pelaku utama ini bertujuan untuk mengetahui stakeholder yang memanfaatkan jasa jasa yang dihasilkan dari KKTP4S, membangun keterkaitan ekosistem dengan pelaku utama bertujuan untuk membentuk kesadaran para pelaku utama akan pentingnya KKTP4S untuk terus menyediakan jasa, menentukan karakter dari struktur dan fungsi ekosistem, bertujuan untuk mengetahui pola karakteristik lingkungan agar dalam melakukan upaya konservasi dapat berjalan baik, menentukan nilai pembayaran jasa melalui teknik valuasi ekonomi. Tujuan dilakukannya penilaian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dana yang dapat dikumpulkan untuk membiayai kegiatan konservasi. Penilaian ini dilakukan melalui teknik valuasi yaitu kemampuan membayar (Willingness to Pay) serta menetapkan mekanisme lembaga pengelola yang bertujuan agar pelaksanaan PES ini memiliki kekuatan hukum. Pembentukan dasar hukum ini berupa undang undang maupun peraturan daerah, membangun perekonomian daerah untuk meningkatkan perilaku masyarakat dalam ikut menjaga KKTP4S, melakukan pemantauan dan monitoring terhadap mekanisme PES. Kebijakan ini penting untuk dilaksanakan dengan tujuan melakukan pemantauan semua kegiatan pelaksanaan PES yang sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan melakukan analisis keberhasilan pelaksanaan PES yang bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan PES terhadap kelestarian KKTP4S. Berdasarkan hasil analisis SMART didapatkan bahwa Pembayaran Jasa Ekosistem dengan menggunakan mekanisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah yang memungkinkan saat ini. Pola ini cukup efisien, hal ini disebabkan melalui penerapan pola BLUD ini diharapkan melalui pengawasan oleh dewan pengawas BLUD berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 109/pmk.05/2007 tentang dewan pengawas badan layanan umum dana pengelolaan sebagai pendapatan yang benar benar dapat dipergunakan sebagai dana untuk pelestarian, pemeliharaan, kebersihan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya disekitar lokasi obyek jasa ekosistem disekitar KKTP4S.