Konflik Penguasaan Hutan Di Kawasan Taman Hutan Raya Ir H Djuanda

Abstract

Kawasan Tahura Ir H Djuanda Kabupaten Bandung direncanakan akan diperluas dari luasan 590 ha menjadi kurang lebih 3000 ha. Hal tersebut menimbulkan konflik antara pihak pengelola dengan masyarakat Dusun Sekejolang yang merupakan tanah enklave. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem penguasaan tanah di Tahura Ir H Djuanda dan konflik klaim atas tanah yang terjadi di Kawasan Tahura. Responden dalam penelitian adalah masyarakat Dusun Sekejolang dan pengelola Tahura yang berjumlah 39 orang. Data diperoleh dari hasil wawancara dan Focus group discussion (FGD). Analisis data menggunakan analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara yuridis tanah di Kawasan Tahura merupakan tanah milik Negara. Penguasaan tanah disekitar Kawasan Tahura oleh warga Dusun Sekejolang diperoleh secara turun temurun dan diakui oleh pemerintah keberadaannya. Konflik yang terjadi di Kawasan Tahura antara pihak pengelola Tahura dengan warga bersifat tertutup. Aktor yang terlibat dalam permasalahan tanah tersebut adalah Pemda, BP Tahura, Lembaga Lembur Kuring, WALHI, LBH. Berdasarkan analisis data yaitu solusi alternatif yang disarankan adalah melalui mediasi oleh pihak ketiga.