Evaluasi dan Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Timur yang Berbasis Sumber Daya Alam

Abstract

FITRI ANNISA PUTRI. Evaluasi dan Strategi Pembangunan di Kalimantan Timur yang Berbasis Sumber Daya Alam. Dibimbing oleh AKHMAD FAUZI dan SRI MULATSIH Kalimantan Timur merupakan provinsi kaya sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan dan penggalian, yang menjadi kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Pada 2023, ekonomi daerah ini tumbuh 6,36 persen, didorong oleh sektor pertambangan, konstruksi, dan industri pengolahan. Meskipun memberikan dampak positif seperti peningkatan penerimaan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH), aktivitas pertambangan juga memicu kenaikan biaya hidup, menurunnya sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta tidak signifikan dalam meningkatkan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Kondisi ini mendorong munculnya wirausaha lokal namun juga memperbesar ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif. Dominasi pertambangan menimbulkan tantangan besar terhadap lingkungan, termasuk pencemaran air, berkurangnya ketersediaan ikan, pencemaran udara, dan potensi konflik sosial di sekitar area tambang. Hingga 2025, struktur ekonomi Kalimantan Timur masih bergantung pada penggalian dan produksi minyak dan gas bumi, tanpa pergeseran signifikan ke sektor lain. Menyadari risiko ini, pemerintah daerah mendorong pembangunan berkelanjutan melalui program Kaltim Green sejak 2010 dan Green Growth Compact pada 2016, yang bertujuan menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan. Penelitian ini memiliki dua yaitu: (1) Bagaimana status keberlanjutan wilayah berbasis sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Timur; dan (2) Bagaimana strategi kebijakan pembangunan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang berbasis sumber daya alam. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Dalam mencapai tujuan penelitian ini menggunakan metode analisis yang berbeda. Tujuan pertama menggunakan pendekatan analisis Multidimensional Scaling (MDS) menggunakan perangkat lunak Rapfish untuk menilai status keberlanjutan pada tiga dimensi: sosial, ekonomi, dan lingkungan di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Tujuan kedua menggunakan alat analisis MULTIPOL yang melibatkan proses Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan berbagai dinas dan akademisi untuk merumuskan strategi kebijakan. Hasil analisis keberlanjutan menunjukkan gambaran yang beragam. Pada dimensi sosial, hanya 3 dari 10 kabupaten/kota yang mencapai status berkelanjutan, dengan atribut air minum bersih sebagai yang paling sensitif. Dimensi ekonomi menunjukkan kondisi yang lebih baik, di mana 8 dari 10 kabupaten/kota berkelanjutan, dengan sinyal seluler sebagai atribut paling sensitif. Sementara itu, pada dimensi lingkungan, hanya 4 dari 10 kabupaten/kota yang berkelanjutan, dengan pengelolaan sampah sebagai atribut paling sensitif. Secara keseluruhan, Kota Balikpapan menjadi satu-satunya wilayah yang menunjukkan status berkelanjutan di ketiga dimensi, sementara Kabupaten Paser tidak berkelanjutan di semua dimensi. Dari sisi strategi kebijakan, melalui analisis MULTIPOL, diidentifikasi lima kebijakan utama dan 26 aksi pendukung. Aksi "mendukung pengembangan UMKM berbasis produk lokal dan ramah lingkungan" (A8) teridentifikasi sebagai aksi yang paling optimal untuk diimplementasikan karena memiliki skor rata-rata tinggi dan standar deviasi rendah, serta sejalan dengan kebijakan diversifikasi ekonomi dan pengembangan konektivitas antar kabupaten/kota. Evaluasi kebijakan terhadap skenario menunjukkan bahwa kebijakan "peningkatan sumber daya manusia" (P5) memiliki nilai tertinggi secara keseluruhan, relevan untuk skenario gradual, dan sejalan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur.

FITRI ANNISA PUTRI. Evaluation and Strategy for Natural Resource-Based Development in East Kalimantan. Supervised by AKHMAD FAUZI and SRI MULATSIH. East Kalimantan is a province rich in natural resources, particularly in the mining and quarrying sector, which serve as the main contributors to the region’s Gross Regional Domestic Product (GRDP). In 2023, the regional economy grew by 6.36 percent, driven by the mining, construction, and manufacturing sectors. Even though mining activities have had positive impacts such as increasing regional revenue through the Revenue Sharing Funds (Dana Bagi Hasil or DBH), they have also triggered rising living costs, declines in the agriculture, plantation, and fisheries sectors, and have not significantly improved employment opportunities for local residents. This situation has encouraged the growth of local entrepreneurship but has also deepened economic dependence on extractive industries. The dominance of the mining sector poses major environmental challenges, including water pollution, reduced fish availability, air pollution, and potential social conflicts in surrounding communities. As of 2025, East Kalimantan’s economic structure remains reliant on quarrying and oil and gas production, with no significant shift toward other sectors. Recognizing these risks, the provincial government has promoted sustainable development through the Kaltim Green program since 2010 and the Green Growth Compact since 2016, aimed at balancing natural resource utilization with environmental conservation. This study has two objectives: (1) What is the status of the sustainability of natural resource-based regions in East Kalimantan Province? and (2) What is the regional development policy strategy in East Kalimantan Province based on natural resources. The study employed both secondary and primary data, with different analytical methods applied to achieve each objective. For the first objective, a descriptive analysis using the Multidimensional Scaling (MDS) approach was applied through Rapfish software to evaluate sustainability across three dimensions—social, economic, and environmental—in 10 regencies/municipalities. For the second objective, the MULTIPOL analysis tool was used, involving Focus Group Discussions (FGDs) with various agencies and academics to formulate policy strategies. The results of the sustainability analysis showed a mixed picture. In the social dimension, only 3 out of 10 regencies/cities achieved sustainable status, with clean drinking water being the most sensitive attribute. The economic dimension showed better conditions, with 8 out of 10 regencies/cities being sustainable, with cellular signal being the most sensitive attribute. Meanwhile, in the environmental dimension, only 4 out of 10 regencies/cities were sustainable, with waste management being the most sensitive attribute. Overall, Balikpapan City was the only region to demonstrate sustainable status across all three dimensions, while Paser Regency was unsustainable across all dimensions. In terms of policy strategy, through the MULTIPOL analysis, five main policies and 26 supporting actions were identified. The action "supporting the development of MSMEs based on local and environmentally friendly products" (A8) was identified as the most optimal action to implement because it had a high average score and low standard deviation, and was in line with policies on economic diversification and developing connectivity between regencies/cities. Policy evaluation of the scenarios shows that the “human resource improvement” policy (P5) has the highest overall value, is relevant for the gradual scenario, and is in line with the priorities of the East Kalimantan Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD).