Analisis Peningkatan Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Modal Intelektual

Abstract

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) ialah kegiatan strategis pada organisasi publik yang juga memiliki peran penting dalam perekonomian. Di tengah kompleksitas regulasi, risiko korupsi, serta tuntutan layanan publik yang efisien, kegiatan PBJ dihadapkan pada tantangan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Kementerian Keuangan adalah salah satu institusi publik di Indonesia yang berdasarkan capaian Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan menunjukkan beberapa indikator masih belum maksimal, seperti pemanfaatan sistem pengadaan dan kompetensi sumber daya manusia. Modal intelektual Publik merupakan aset tidak berwujud yang perannya saat ini menjadi lebih penting dibandingkan aset berwujud dalam rangka pencapaian kinerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana masing-masing komponen pada modal intelektual publik berpengaruh terhadap kinerja PBJ, serta sejauh mana manajemen pengetahuan dapat memperkuat pengaruh tersebut. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu Structural Equation Modeling – Partial Least Squares (SEM-PLS). Data terkumpul sebanyak 298 pegawai Kementerian Keuangan dengan kriteria pegawai yang bekerja di bidang pengadaan barang/jasa. Variabel yang dianalisis meliputi lima komponen modal intelektual publik yaitu modal manusia publik, modal organisasi publik, modal sosial publik, modal teknologi publik, modal relasi publik dan variabel manajemen pengetahuan sebagai moderasi, serta kinerja PBJ sebagai variabel dependen. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi signifikansi hubungan antar variabel serta validitas model pengukuran dan struktural. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa modal manusia publik, modal sosial publik, dan modal relasi publik memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja PBJ. Sebaliknya, modal organisasi publik dan modal teknologi publik tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, manajemen pengetahuan tidak terbukti memperkuat pengaruh hubungan antara modal intelektual publik dengan kinerja PBJ. Temuan ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai interpersonal, kolaborasi, dan kompetensi individu mendorong kinerja PBJ lebih baik dibandingkan dengan struktur formal organisasi dan aspek teknologi. Kesimpulan penelitian ini adalah pentingnya sumber daya manusia dan hubungan sosial sebagai penggerak utama kinerja pengadaan. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar Kementerian Keuangan memberikan pelatihan PBJ yang bersifat praktis, meningkatkan budaya belajar mandiri terkait pengetahuan PBJ, memperkuat hubungan lintas unit, dan menjalin kemitraan strategis dengan stakeholder. Studi ini juga menyarankan eksplorasi lanjutan terhadap peran manajemen pengetahuan dan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menangkap dinamika implementasi PBJ secara lebih utuh.

Government Procurement of Goods and Services (PBJ) is a strategic activity within public organizations that also plays a crucial role in the economy. Amidst complex regulations, the risk of corruption, and demands for efficient public services, PBJ activities face the challenge of continuous performance improvement. The Ministry of Finance, as a public institution in Indonesia, shows that several indicators of PBJ performance, based on the Procurement Performance Governance Index, are still not optimal, such as the utilization of the procurement system and the competence of human resources. Public intellectual capital represents intangible assets whose role has become more important than tangible assets in achieving performance. Therefore, this research aims to analyze how the components of public intellectual capital influence PBJ performance, and to what extent knowledge management can strengthen that influence. This research uses the Structural Equation Modeling – Partial Least Squares (SEM-PLS) method. Data was collected from 298 Ministry of Finance employees who work in the field of goods/services procurement. The variables analyzed include five components of public intellectual capital: public human capital, public organizational capital, public social capital, public technology capital, public relational capital, and knowledge management as a moderating variable, with PBJ performance as the dependent variable. The analysis was conducted to evaluate the significance of relationships between variables, as well as the validity of the measurement and structural models. The research results indicate that public human capital, public social capital, and public relational capital have a significant positive influence on PBJ performance. Conversely, public organizational capital and public technology capital do not have a significant influence. Furthermore, knowledge management was not proven to moderate the relationship between public intellectual capital and PBJ performance. These findings indicate that interpersonal values, collaboration, and individual competence are more dominant in driving PBJ success compared to formal organizational structures and the presence of technology. The conclusion of this research highlights the importance of strengthening human resources and social relationships as the main drivers of procurement performance. This research recommends that the Ministry of Finance provide practical PBJ training, enhance a self-learning culture related to PBJ knowledge, strengthen cross-unit relationships, and establish strategic partnerships with stakeholders. This study also suggests further exploration of the role of knowledge management and the use of qualitative approaches to capture the dynamics of PBJ implementation more comprehensively.