Strategi Penurunan Tingkat Korupsi Melalui Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Abstract

Korupsi merupakan tantangan besar dalam pemerintahan yang dapat merugikan negara dan mengurangi kepercayaan publik. Dalam upaya mengatasi masalah ini, penelitian ini berfokus pada strategi penurunan tingkat korupsi melalui peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penelitian ini didasarkan pada latar belakang tingginya tingkat korupsi di Jakarta dan perlunya penguatan pengendalian korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program edukasi preventif dan represif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam peningkatan IEPK. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi yang efektif untuk menurunkan tingkat korupsi melalui peningkatan IEPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion (FGD). Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan kunci seperti Inspektur dan Inspektur Pembantu di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta serta Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi di BPKP. Data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan resmi yang terkait dengan pengendalian korupsi di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi, masih terdapat beberapa hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan tersebut. Hambatan tersebut antara lain adalah kurangnya mekanisme perlindungan bagi pelapor, belum optimalnya sosialisasi mengenai saluran pengaduan, dan masih adanya kelemahan dalam implementasi kebijakan antikorupsi. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi pengelola risiko korupsi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).