Pemilihan Indikator Ketahanan Pangan dan Gizi Prioritas Menggunakan Metode AHP (Studi Kasus di Provinsi DIY dan NTT).

Abstract

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan, termasuk mengatasi ketahanan pangan dan malnutrisi sebagai tujuan. Pengukuran indikator ketahanan pangan yang ideal harus mencakup empat pilar ketahanan pangan dan gizi yaitu; ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas. Namun, menentukan prioritas indikator ketahanan pangan dan gizi untuk menghitung indeks ketahanan pangan merupakan tugas yang kompleks. Ini karena ada banyak indikator yang perlu dipertimbangkan. Implikasi dari masalah ini mempengaruhi ketepatan keputusan kebijakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan ke daerah rawan pangan yang rentan. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk menentukan indikator prioritas ketahanan pangan dan gizi yang tepat sebagai saran bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan dan gizi nasional yang lebih baik Penelitian ini bertujuan untuk menentukan indikator prioritas ketahanan pangan dan gizi dengan metode AHP dan mengidentifikasi apakah indikator yang diperoleh dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dapat menggambarkan ketahanan pangan dan gizi di provinsi Yogyakarta dan NTT. Selain itu, AHP juga digunakan untuk menentukan manakah dari konsumsi energi yang berasal dari karbohidrat, protein nabati, atau lemak dan kecukupan energi yang berasal dari karbohidrat, protein nabati, atau lemak yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap ketahanan pangan dan gizi di Indonesia. Metode AHP digunakan untuk menentukan peringkat indikator sesuai dengan tingkat kepentingannya oleh delapan juri ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas muncul sebagai pilar prioritas utama, sedangkan kecukupan energi rata-rata menjadi indikator prioritas. DIY Provinsi dan NTT adalah unit sampel yang berbeda dalam sosio-ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki skor indeks ketahanan pangan yang berbeda secara signifikan yang dibuktikan dengan uji t sampel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas muncul sebagai pilar prioritas utama, sedangkan kecukupan energi rata-rata menjadi indikator prioritas. DIY Provinsi dan NTT adalah unit sampel yang berbeda dalam sosio-ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki skor indeks ketahanan pangan yang berbeda secara signifikan yang dibuktikan dengan uji t sampel independen. Artinya, metode AHP dapat digunakan untuk mengembangkan pengukuran indeks ketahanan pangan. Kecukupan energi yang berasal dari karbohidrat dan protein nabati, lebih diprioritaskan daripada konsumsi energi, protein, dan lemak.

The Sustainable Development Goals comprise 17 objectives, including addressing food security and malnutrition as goals. The ideal food security indicators measurement should include the four pillars of food security and nutrition namely; availability, accessibility, utilization, and stability. However, determining the priority of food security and nutrition indicators to calculate the food security index is a complex task. This is because there are a large number of indicators to consider. The implication of this problem affects the precision of government policy decisions in distributing aid to vulnerable food-insecure areas. Therefore, a study to determine the appropriate priority indicators of food security and nutrition is needed as advice for the government to formulate better national food security and nutrition policies. This study aims to determine priority indicators of food security and nutrition using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method and identify whether the indicators obtained using the AHP method can describe food security and nutrition in the provinces of Yogyakarta and NTT. In addition, AHP was used to determine which consumption (energy from carbohydrates, protein from plants, or fat) and adequacy (energy from carbohydrates, protein from plants, or fat) greatly affect food security and nutrition in Indonesia. The AHP method was used to rank the indicators according to the level of importance by eight expert judges. The results showed that accessibility emerged as the top priority pillar, whereas average energy adequacy was the priority indicator. Province DIY and NTT are sample units that are different in socio-economics. The result showed, that Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) and Nusa Tenggara Timur (NTT) had significantly different food security index scores proven by an independent sample t-test. It means that the AHP method can be used to develop a measurement of the food security index. Energy from carbohydrates, and plants-based protein, adequacy are prioritized over energy, protein, and fat consumption.