Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial di KPH Bandung Selatan

Abstract

Perhutanan sosial merupakan program pengelolaan hutan lestari bersama masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan usaha dalam kelompok perhutanan sosial, kebijakan dan kelembagaan tingkat tapak, serta berkaitan dengan multi-pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan merumuskan opsi peningkatan efektivitas implementasi kebijakan pengembangan usaha dalam program perhutanan sosial di KPH Bandung Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan menggunakan kusioner. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis pemangku kepentingan dari Reed et al. (2009) dan pendekatan metode efektivitas implementasi kebijakan dari Grindle (1980).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemangku kepentingan ditinjau berdasarkan kepentingan dan pengaruh dibagi dalam 4 kuadran, yaitu Subjects, Key player, Context setter, dan Crowd. Peran pemangku kepentingan di lapangan dalam implementasi aktivitas pengembangan usaha besar pengaruhnya dari mandat kebijakan. Sehingga instansi pemerintah yang memiliki kepentingan program memiliki pengaruh dalam pengembangan usaha. Hasil menunjukkan pemangku kepentingan yang dimandatkan kebijakan memiliki kepentingan terhadap kelompok mendapat hasil yang tinggi pada analisis pemangku kepentingan/ analisis stakeholder, namun belum memberikan pengaruh dalam peningkatan pengembangan usaha pada kelompok. Selain itu implementasi kebijakan dalam kegiatan pengembangan usaha analisis berdasarkan dua komponen yaitu, isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Implementasi pengembangan usaha dinilai belum efektif dengan ditemukan beberapa faktor yaitu (1) keterbatasan kapasitas SDM pemangku kepentingan maupun individu dalam KUPS, (2) Modal Sosial belum dibangun, (3) lemahnya kapasitas kelembagaan kelompok, (4) distribusi SDM pendamping terbatas, (5) keterbatasan modal dan (6) jaringan akses modal. Elaborasi antara aksi pemangku kepentingan dengan mandat kebijakan perlu dilakukan, serta didukung dengan kapasitas yang sesuai.