Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Taman Nasional Bukit Dua Belas Provinsi Jambi (Studi Kasus di Desa Binaan LSM W ARSI)

Abstract

Upaya mempertahankan keberadaan potensi Kawasan Taman Nasional memerlukan konsep pengelolaan dengan rnengeluarkan segala kegiatan masyarakat dari Kawasan Tarnan Nasional, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan dan lahan hutan. Konsep mengeluarkan masyarakat tersebut tianyak dipilih pengelola kawasan konservasi karena dinilai memberikan darnpak yang lebih kecil terhadap kerusakan ekosistem hutan. Namun konsep tersebut juga memiliki kelernahan, yaitu tertutupnya akses masyarakat sekitar terhadap kawasan (sumberdaya hutan) yang selama ini menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat. Gangguan terhadap kawasan konservasi akan berk:urang bila kesejahteraan masyarakat sekitar sudah dapat dipenuhi dari basil usaha di luar pemanfaatan hasil hutan secara langsung. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh LSM dalam bentuk pendampingan langsung pada masyarakat dengan strategi membangun keberdayaan masyarakat pad.a aspek ekonomi dan kemasyarakatan agar ketergantungan masyarakat terhadap surnberdaya hutan dapat dikurangi. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kondisi masyarakat sekitar hutan sebelum dan sesudah adanya kegiatan LSM di lapangan dan menelaah strategi pemberdayaan yang diimplementasikan LSM dan pengaruhnya terhadap masyarakat dari segi sosial dan ekonomi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2004 di Desa Jernih dan Desa Barn Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah perrnasalahan yang ada pada Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), tingkat okupasi di TNBD, jenis usahatani di desa, partisipasi dalam kegiatan LSM, pendapatan masyarakat, respon masyarakat terhadap LSM dan strategi pemberdayaan oleh LSM dalam mencapai target dari program yang dirancang. Metode penelitian yang dilakukan adalah observasi lapangan, wawancara dengan responden yang diambil secara sengaja sebanyak 37 responden Desa Jernih dan 25 responden Desa Barn serta wawancara dengan pihak LSM dan petugas TNBD. Permasalahan utama yang ada di bagian Selatan TNBD antara lain tekanan pembukaan lahan untuk pedadangan/kebun karet sangat tinggi ke dalam kawasan TNBD oleh masyarakat asli Melayu, belum berfungsinya kelembagaan desa sebagai mana mestinya dan krisis kepercayaan penduduk desa kepada parnong desa yang dinilai korupsi dan tidak berpihak pada masyarakat desa, pemekaran wilayah Air Hitam menjadi kecamatan barn dan batas yang ada di Selatan TNBD merupakan batas Cagar Biosfer di mana hampir keseluruhan batas tersebut berada di dalam dan sekitar kebun karet masyarakat desa. Strategi pemberdayaan masyarakat desa penyangga TNBD dilakukan dengan empat tahapan utama yaitu sosialisasi TNBD, penetapan tata batas TNBD secara partisipatif, penguatan institusi lokal pada desa interaksi dan fasilitasi proyek pemerintah ke desa penyangga TNBD. Jumlah penduduk Desa Jernih yang melakukan okupasi ke TNBD berkmang dari awal yang berjurnlah 138 KK menjadi 5 KK Luasan lahan untuk kegiatan ok upasi berkurang dari 303,6 ha menjadi 11 ha. Kegiatan usaha tani berupa pertanian sawah yang selama ini ditinggalkan kembali dilakukan berkat dampmgan LSM Warsi. Respon masyarakat terhadap kegiatan Warsi positif yang dilihat dari respon pengetahuan, respon sikap dan respon perilaku tetapi rnasih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan baik sarana produksi padi, penyuluhan dan pengawasan. Jumlal1 penduduk Desa Baru yang melakukan okupasi ke TNBD berkurang dari awal yang berjumlah 35 KK menjadi tidak ada. (0 KK). Luasan lahan untuk k egiatan okupasi berkurang dari 147 ha menjadi O ha. Kegiatan usaha tani berupa kebun karet semakin berkembang dengan program pemanfaatan lahan terlantar untuk penanaman karet unggul dan menarnbah penghasilan masyarakat peserta program. Respon masyarakat terhadap kegiatan Warsi positif yang dilihat dari respon pengetahuan, respon sikap dan respon perilaku tetapi masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan yang diberikan Warsi. Taliapan adopsi masyarakat Desa Baru berada pada tahapan Evaluation Stage di mana responden sudah mengaplikasikan ide baru (wanatani) dalam kehidupannya tetapi masih mengantisipasi situasi yang akan data ng dan rnemutuskan untuk dicoba atau tidak ide baru (proyek wanatani). Pendampingan masyarakat oleh fasilitator desa di desa-desa bagian Selatan TNBD tidak dilakukan secara intensif karena minimnya jurnlah fasilitator (hanya satu orang) dan terbatasnya kapasitas fasilitator desa mengenai manajemen dan teknis budidaya. Desa-desa bagian Selatan sudah bukan merupakan prioritas utama dalam kegiatan Warsi sehingga pendampingan masyarakat di bagian Selatan terbengkalai dan tidak dilakukan secara kontinyu. Tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan LSM pada Desa Jernih dan Desa Baru rendah karena masyarakat mengerjakan kegiatan karena ada bantuan yang difasilitasi oleh Warsi. Jika tidak ada bantuan masyarakat enggan mengerjakan kegiatan.