Strategi Pengelolaan Kawasan Pesisir Berbasis Dampak Perubahan Garis Pantai di Kota Semarang

Abstract

Perubahan garis pantai dapat mengancam kelestarian dan ketahanan pesisir. Bahkan dampak dari perubahan garis pantai akan terus meningkat setelah abad ke 21 berdasarkan Intergovernmental Panel on Climate Change. Salah satu kota di Indonesia yang rentan terhadap ancaman tersebut adalah pesisir Kota Semarang. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah Kota Semarang, namun permasalahan tesebut masih menjadi kendala hingga saat ini. Padahal di masa depan aktivitas manusia akan semakin meningkat di zona pesisir. Akibatnya pengelolaan pesisir di wilayah tersebut tidak berjalan maksimal. Hal ini disebabkan masyarakat pesisir masih kurang peduli terhadap rehabilitasi pantai dan memahami pentingnya kelestarian ekosistem pesisir bagi kehidupan. Di sisi lain, Pemerintah Kota Semarang juga mengalami kesulitan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis perubahan garis pantai beserta variabel yang mempengaruhi serta kerentanan dan dampaknya; (2) menyusun strategi pengelolaan yang tepat secara jangka panjang dalam menghadapi dampak perubahan garis pantai. Garis pantai pada penelitian ini menggunakan data satelit yang memiliki interval waktu lima tahun, terdiri atas citra satelit Landsat 7 (tahun 2001, 2006, 2011), Landsat 8 (tahun 2016) dan Sentinel 2A (tahun 2021). Variabel yang digunakan terdiri atas pasang surut (Admiralty), arah dan kecepatan angin (Wind Rose), gelombang (Sverdrup Munk Bretschneider), batimetri (kemiringan dan kedalaman pantai) dan jenis sedimen (Gravel Sand Mud). Indikator kerentanan dampak terdiri atas (1) Indeks kerentanan pantai (Coastal Vulnerability Index); (2) kerentanan fisik, sosial dan ekonomi masyarakat pesisir (bobot dan skor); serta (3) kapasitas masyarakat (skala Likert). Dampak dari perubahan garis pantai dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung. Perumusan strategi pengelolaan dilakukan dengan menerapkan strategi adaptasi dan mitigasi. Skenario adaptasi masyarakat pesisir berbasis Stakeholder dianalisis dengan Deskriptif Komparatif. Mitigasi wilayah pesisir yang dilakukan terdiri atas Rehabilitasi Pantai (Soft dan Hard Structure), persepsi dan partisipasi (skala Likert) serta kebutuhan masyarakat dan kapasitas Pemerintah Daerah (Deskriptif). Hasil kajian menunjukkan bahwa pada tahun 2001 sampai 2021 pesisir Kota Semarang mengalami abrasi dan akresi rata-rata sebesar 10,31 m/tahun dan 20,95 m/tahun. Abrasi dan akresi terjauh terjadi di Terboyo Wetan (1536,70 m atau 78,51 m/tahun) dan Terboyo Kulon (1980,02 m atau 101,16 m/tahun). Luas area yang mengalami abrasi dan akresi yaitu 252,40 Ha dan 668,17 Ha. Garis pantai di tahun 2021 juga mengalami perubahan dari 31,22 km menjadi 60,353 km. Prediksi di tahun 2041 pesisir Kota Semarang akan mengalami abrasi dan akresi rata-rata 10,15 m/tahun dan 19,69 m/tahun. Abrasi dan akresi terjauh akan terjadi di Terboyo Wetan (2185,78 m atau 100,3 m/tahun) dan Terboyo Kulon (2042,9 m atau 102,08 m/tahun). Luas area yang akan mengalami abrasi dan akresi yaitu seluas 395,07 Ha dan 1076,98 Ha. Selama 20 tahun mendatang garis pantai akan mengalami perubahan dari 31,22 km menjadi 77,687 km. Variabel yang mempengaruhi terdiri atas (1) pasang surut tipe campuran condong ke harian ganda; (2) angin yang bertiup pada musim Timur (Juni - Agustus) dengan kecepatan 2,1 s/d 3,6 m/s; (3) tinggi gelombang maksimum yang terbentuk pada musim Barat (Desember - Februari) dan musim Timur (Juni – Agustus); (4) kedalaman berkisar 1,04 s/d 6,88 meter dan kemiringan pantai datar dengan nilai 0,28°; (5) jenis sedimen pasir dan (6) reklamasi pantai 567,1 Ha. Indeks kerentanan di Semarang berkisar 1,55 s/d 4,47 dan tergolong kategori Rendah, namun dapat dikatakan memiliki kondisi yang kurang baik. Kerentanan fisik masyarakat pesisir dengan kategori Tinggi pada variabel jumlah rumah dan jarak rumah dari garis pantai. Kerentanan sosial dengan kategori Sedang pada variabel jumlah penduduk dan pendidikan. Kerentanan ekonomi dengan kategori Tinggi didominasi oleh variabel pekerjaan, jumlah KK miskin dan sarana ekonomi. Kesadaran masyarakat masih rendah dibuktikan dengan kapasitas masyarakat didominasi dengan kategori Sedang. Dampak yang ditimbulkan terdiri atas abrasi dan akresi, banjir pasang/rob, perubahan wilayah pesisir, kerusakan pantai serta hilangnya aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Strategi pengelolaan yang diterapkan yaitu adaptasi dan mitigasi. Masyarakat pesisir Semarang telah beradaptasi baik secara ekonomi (memiliki pekerjaan lain), rehabilitasi pantai, dan berbagai cara menghadapi risiko bencana (konstruksi rumah, asuransi dan memiliki rumah lain). Alternatif adaptasi di masa mendatang dengan menerapkan Strategi Protektif dan Akomodatif. Mitigasi yang dapat dilakukan yaitu secara fisik dan sosial. Aspek fisik yaitu rehabilitasi pantai dan sosial dengan peningkatan persepsi dan partisipasi masyarakat yang dibuktikan dengan masih rendahnya aspek tersebut. Pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah Kota Semarang diperlukan karena ketersediaan SDM masih belum memadai dan rendahnya pengetahuan perundangan terkait kebijakan rehabilitasi pantai. Intensitas koordinasi Pemerintah dengan Institusi Eksternal terkendala oleh UU No 23 Tahun 2014 sehingga terbatas dalam melaksanakan program. Hal ini berpengaruh terhadap intensitas kegiatan penyelesaian masalah Pemerintah karena kurangnya kajian ilmiah dan studi banding terkait kebijakan pesisir.