Model pencegahan perikanan ilegal melalui pengelolaan Pulau-pulau terluar

Abstract

Kawasan perbatasan Pulau Lirang, Wetar dan Kisar (LWK) di Provinsi Maluku merupakan tiga dari 92 pulau terluar di Indonesia. Kawasan ini termasuk dalam wilayah perairan Laut Banda yang memiliki potensi perikanan laut 248.370 ton/tahun dan berbatasan dengan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Potensi wilayah dan perikanan laut kawasan tersebut menarik perhatian nelayan skala industri maupun tradisional untuk memanfaatkannya. Beberapa fakta terkait dengan pemanfaatan perairan perbatasan LWK dan RDTL antara lain: (1) Pergerakan nelayan RDTL melakukan penangkapan ikan di perairan sekitar LWK; (2) Masuknya nelayan RDTL ke perairan LWK tidak mendapat halangan pengawasan karena aparat perbatasan sulit membedakan nelayan RDTL dan LWK akibat kesamaan bahasa dan dialek; dan (3) Ekspansi nelayan Nusa Tenggara Timur untuk tujuan penangkapan ikan, tidak hanya menjangkau perairan LWK, tapi cenderung mengarah ke kawasan sekitar Pulau Timor. Demikian juga nelayan LWK yang melakukan penangkapan ikan lintas batas perairan RDTL. Kegiatan ini dilakukan secara berulang karena pengawasan yang longgar akibat penggunaan armada penangkapan, pola penggunaan dan jenis alat tangkap serta teknik penangkapan yang sama dengan nelayan RDTL. Fakta-fakta ini menjadi bukti awal adanya praktek perikanan lintas batas di perairan perbatasan LWK-RDTL. Kuperan dan Sutinen (1998) mengembangkan model dasar pencegahan perikanan lintas batas (basic deterence model) dengan dua faktor utama, insentif ekonomi dan penegakan hukum. Model lanjutan dikembangkan oleh Nikijuluw (2008) dengan menambah faktor obligasi moral dan tekanan sosial, mengingat variabel ini menentukan perilaku seseorang terhadap aturan yang berlaku. Terkait dengan keputusan seseorang untuk melanggar atau tidak, faktor persepsi individu menjadi faktor penting yang turut memberikan pengaruh. Oleh sebab itu ditambahkan faktor persepsi individu yang diadopsi dari Ostrom dan Schlager..dst