Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Ekowisata di Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Biak Numfor, Papua

Abstract

Hutan lindung Indonesia mempunyai fungsi penting dalam menjaga ekosistem dan biodiversiti dunia. Sebagai negara dengan luas hutan terbesar ketiga setelah Brasil dan Zaire, fungsi hutan Indonesia dalam melindungi ekosistem lokal, nasional, regional dan global sudah diakui secara luas. Dari fungsi biodiversiti, kabuapten Biak Numfor Propinsi Papua. Kawasan KPHL memiliki berbagai potensi ekowisata menarik yang tercakup dalam konteks nature, culture dan adventure. Kendala yang muncul dalam pengelolaan ekowisata membuat di belum menjadi destinasi unggulan. Pengelolaan ekowisata seyogyanya melibatkan berbagai stakeholders yang berkepentingan dengan berbagai peran yang dimilikinya. Kajian tentang siapa saja stakeholders yang terlibat dan pemetaan stakeholders sangat diperlukan untuk keberhasilan pengembangan ekowisata. Tujuan penelitian ini yaitu untuk merumuskan peran stakeholders terkait pengembangan ekowisata di kawasan KPHL. Penelitian dilakukan dari bulan Juni hingga Agustus 2019. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis stakeholders. Hasil pemetaan stakeholders menunjukkan 11 stakeholders berada di kelompok Key player yaitu KPHL Biak Numfor, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Biak Numfor, Distrik Biak Timur, The Samdhana Institute, Yayasan Rumsram, Kampung Sepse, Kampung Imndi, Kelompok Ekowisata Samares, Dewan Adat Byak, dan PT. JSK Korea. Stakeholders ini mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap keberhasilan pengembangan ekowisata di kawasan KPHL. Kelompok Subject terdiri dari Badan Pemberdayaan Kampung dan Universitas Negeri Papua. Sementara kelompok Context Setter terdiri dari Perencana Pengendali Pembangunan Daerah (BP3D) dan Mnukwar, sedangkan kelompok Crowd terdiri dari BPDASHL dan Memberano Jayapura. Hasil identifikasi kebutuhan pengembangan ekowisata di kawasan KPHL dikelompokkan menjadi enam aspek kebutuhan utama yaitu: (a) objek daya tarik wisata, (b) infrastruktur sarana dan prasarana, (c) promosi publikasi dan informasi, (d) peningkatan SDM, (e) perencanaan pengembangan ekowisata, dan (f) dana. Peran stakeholders sesuai dengan aspek-aspek manajemen terhadap pengembangan ekowisata di kawasan KPHL yaitu: (a) stakeholders yang berperan dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan pengembangan ekowisata di KPHL (b) stakeholders yang berperan sebagai mitra dalam pelaksanaan program pengembangan ekowisata di KPHL; dan (c) stakeholders yang berperan sebagai perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Kata kunci: Identifikasi stakeholders, kebutuhan ekowisata, klasifikasi stakeholders

Indonesia’s protected forests have an important function in protecting the world's ecosystems and biodiversity. As the country with the third largest forest area after Brazil and Zaire, the function of Indonesia's forests in protecting local, national, regional and global ecosystems is widely recognized. From the function of biodiversity, Biak Numfor Regency, Papua Province. The KPHL area has a variety of interesting ecotourism potentials that are covered in natural, cultural and adventure contexts. The obstacles that arise in the management of ecotourism make it not yet a leading destination. Ecotourism management should involve a variety of stakeholders who are interested in the various roles they have. The study of who are the stakeholders involved and stakeholder mapping is very necessary for the success of ecotourism development. The purpose of this study is to formulate the role of stakeholders related to the development of ecotourism in the KPHL area. The study was conducted from June to Agustust 2019. The data obtained were analyzed using the methods of stakeholder analysis, needs analysis, and analysis of laws and regulations. The results of stakeholder mapping show that 11 stakeholders are in Key Player group: KPHL Biak Numfor, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Biak Numfor, Distrik Biak Timur, The Samdhana Institute, Yayasan Rumsram, Kampung Sepse, Kampung Imndi, Kelompok Ekowisata Samares, Dewan Adat Byak, and PT. JSK Korea. These stakeholders have high influence and high interest to the success of ecotourism development in the KPHL area. The subject group consists of Badan Pemberdayaan Kampung and Universitas Negeri Papua. While the Context Setter group consists of Perencana Pengendali Pembangunan Daerah (BP3D) and Mnukwar, while the crowd group consists of BPDASHL and Memberano Jayapura. The results of the identification of the needs of each stakeholders are grouped into six main needs: (a) tourist attraction object, (b) infrastructure of facilities and infrastructure, (c) promotion of publications and information, (d) improvement of human resources, (e) ecotourism development planning, and (f) funds. The results of regulatory identification found 16 regulations related to ecotourism development in the KPHL area. These regulatory as the basis for managing the area KPHL and tourism development in Biak Numfor District. The formulation of stakeholder roles in accordance with management aspects of ecotourism development in the KPHL area, namely: (a) stakeholders who play a role in the planning, organizing, implementing and controlling programs of ecotourism development activities in the KPHL (b) stakeholders who act as partners in implementing development programs ecotourism at KPHL; and (c) stakeholders who play a role in planning and controlling development.

Keywords: Stakeholders identification, ecotourism needs, stakeholders classification