Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Tiworo Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara

Abstract

Kepulauan Tiworo merupakan salah satu gugus pulau-pulau kecil yang berada di Selat Tiworo, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa persoalan mendasar terkait dengan pemanfaatan ruang di Kepulauan Tiworo yang menjadikan penelitian ini penting dilakukan antara lain adalah: (1) perairan Selat Tiworo merupakan area fishing ground bagi nelayan lokal penangkap ikan telah mengalami over eksploitasi dan dapat mengakibatkan pendapatan menurun. Untuk meningkatkan kegiatan perikanan dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan lokal, Pemerintah Kabupaten Muna Barat berupaya memanfaatkan perairan dengan mengembangkan usaha budidaya laut sebagaimana yang dimuat dalam RPJMD tahun 2017-2022. Dalam perspektif ruang, kebijakan tersebut memiliki implikasi terhadap rencana alokasi pemanfaatan ruang karena harus memetakan kawasan yang sesuai untuk budidaya dan kawasan peruntukan lain; (2) pemukiman penduduk di pulau-pulau yang telah berlangsung sejak puluhan tahun silam dikhawatirkan memberikan tekanan yang lebih besar terhadap perubahan fungsi lahan dan mutu perairan; (3) pengaruh daerah mainland berupa material padatan tersuspensi yang masuk melalui daerah aliran sungai juga menjadi ancaman terhadap kelestarian sumberdaya di pulau-pulau kecil. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut tentunya tidak cukup hanya dengan melakukan penataan ruang (zonasi) sebagai satu-satunya pendekatan dalam mengelola pemanfaatan ruang, tetapi dibutuhkan kebijakan pengelolaan berdasarkan kajian yang lebih komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian ringkas tersebut, penelitian ini dilakukan dengan maksud menghasilkan kebijakan pengelolaan pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil di Kepulauan Tiworo. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan beberapa kajian, yakni: (1) memetakan perairan pulau-pulau kecil yang sesuai untuk pengembangan budidaya laut. (2) menghitung daya dukung pulau-pulau kecil untuk pemukiman penduduk. (3) menilai keberlanjutan pemanfaatan ruang pulau kecil berdasarkan dimensi ekologi, ekonomi, sosial, dan hukum dan kelembagaan. (4) menentukan atribut pengungkit skala prioritas dan penunjang dalam merumuskan kebijakan pengelolaan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa pengembangan budidaya laut sangat potensial dilakukan di Kepulauan Tiworo, khususnya budidaya rumput laut, budidaya KJA, dan KJT. Total luas perairan yang sesuai untuk budidaya sebesar 24.109.9 ha. Total luasan tersebut terdiri dari lahan untuk budidaya rumput laut sebesar 17.461 ha, lahan untuk budiaya ikan di keramba jaring apung (KJA) sebesar 6 528 ha, dan lahan untuk keramba jaring apung (KJT) sebesar 115.9 ha. Berdasarkan analisis rasio baku mutu (RBM) menunjukan bahwa penduduk Kepulauan Tiworo berpengaruh secara nyata terhadap ion amonia di perairan. Setiap penduduk pulau kecil berkontribusi meningkatkan nilai RBM amonia v sebesar 4.2 x 10-5. Daya dukung perairan setiap pulau-pulau kecil berdasarkan nilai RBM berkisar antara 25.850 - 29.929. Daya dukung lahan pemukiman penduduk di pulau-pulau kecil bervariasi mulai dari 695 - 20 519 jiwa. Pulau Balu memiliki daya dukung terbesar yakni sebesar 20 519 jiwa, sedangkan pulau yang memiliki daya dukung terkecil adalah Pulau Tasipi, sebesar 695 jiwa. Keberlanjutan pemanfaatan ruang Kepulauan Tiworo berada pada kategori kurang berkelanjutan dan kategori cukup berkelanjutan. Kategori kurang berlanjut berada di Pulau Tasipi, sedangkan lima pulau lainnya tergolong cukup berlanjut. Beberapa variabel yang menyebabkan Pulau Tasipi kurang berkelanjutan adalah tingkat pemanfaatan lahan yang telah mencapai 100%, jumlah penduduk yang melebihi daya dukung lahan, dan daya dukung lahan yang relatif kecil. Berdasarkan dimensi ekologis keberlanjutan pemanfaatan ruang Kepulauan Tiworo tergolong cukup berlanjut, kecuali di Pulau Tasipi yang tergolong kurang berlanjut. Berdasarkan dimensi sosial tergolong baik, sedangkan berdasarkan dimensi ekonomi tergolong kurang berlanjut, dan berdasarkan dimensi kelembagaan semua pulau-pulau kecil termasuk dalam kategori yang buruk. Atribut-atribut sensitif pada dimensi ekologi adalah kenaikan suhu permukaan laut dan material padatan tersuspensi. Pada dimensi sosial adalah atribut tingkat pendidikan, dan kejadian konflik antar warga. Pada dimensi ekonomi adalah atribut ketersediaan modal usaha, rata-rata pendapatan, dan atribut produksi tangkapan. Sedangkan pada dimensi kelembagaan, atribut yang sensitif adalah status kepemilikan lahan oleh masyarakat, dan atribut zonasi kawasan. Hasil analisis prospektif terhadap atribut-atribut sensitif tersebut menunjukan bahwa suhu permukaan laut, materil padatan tersuspensi, status kepemilikan lahan, zonasi kawasan, ketersediaan modal usaha, dan atribut hasil tangkapan merupakan atribut yang memiliki pengaruh yang kuat, dan memiliki ketergantungan yang kecil. Sementara itu atribut rata-rata pendapatan, tingkat pendidikan, dan atribut potensi konflik antar warga adalah atribut yang memiliki pengaruh yang kecil, dan ketergantungannya besar. Berdasarkan beberapa tahapan analisis yang dilakukan, maka kebijakan pengelolaan pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil yang dihasilkan adalah: (1) meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat, (2) mengendalikan pemanfaatan lahan di daerah mainland, (3) mengembangkan diversifikasi usaha, (4) menertibkan penggunaan ruang, dan (5) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.