Strategi Optimalisasi Penyerapan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor

Abstract

Anggaran belanja merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk mendanai seluruh program dan kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan dasar publik. Selama kurun waktu 2014-2018 persentase rata-rata anggaran belanja DPUPR Kabupaten Bogor sebesar 29.06% terhadap total APBD terhadap 32 SKPD lainnya. Persentase proporsi tersebut merupakan angka yang paling besar dalam proporsi anggaran belanja langsung pada APBD Kabupaten Bogor. Disisi lain besarnya anggaran belanja langsung yang dikelola oleh DPUPR Kabupaten Bogor tidak sejalan dengan besarnya persentase realisasi anggaran belanja langsungnya. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Bogor, selama kurun waktu lima tahun (2014-2018) memperoleh rata-rata realisasi anggaran sebesar 90,73%. Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor merupakan SKPD yang mempunyai angka realisasi anggaran terendah yaitu 75.01%. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi optimalisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada DPUPR Kabupaten Bogor. Tahap awal dari penelitian ini adalah dipilih penyebab utama yang menghambat terserapnya anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor oleh responden selaku pengelola anggaran pada DPUPR Kabupaten Bogor. Dengan menggunakan analisis skala likert ditentukan penyebab utama kurang optimalnya persentase realisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Hasil analisis skala likert digunakan untuk menentukan prioritas pemilihan strategi menggunakan metode AHP(Analitycal Hierarchy Process). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab utama kurang optimalnya persentase realisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor adalah penyedia barang/jasa (rekanan) yang mengajukan pencairan sekaligus di akhir tahun, tidak bertahap sesuai dengan termyn pembayaran yang ada dalam dokumen kontrak. Pernyataan tersebut sudah melalui uji validitas data serta uji reabilitas data dengan seluruh pernyataan memiliki r hitung >0,514 dan nilai Chronbach’s Alpha 0.954 (sangat reliabel). Hal tersebut menunjukan bahwa data tersebut valid dan konsisten. Strategi yang terpilih untuk optimalisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada DPUPR Kabupaten Bogor berdasarkan metode AHP (Analitycal Hierarchy Process) adalah dibuatnya regulasi yang sangat mengikat bagi penyedia jasa agar tertib administrasi (Peraturan Bupati).

Budget expense is the expenditure conducted by the government to fund all programs and activities that have both direct and indirect impacts, to basic public services. In between 2014 – 2018, the average budget expense of Public Works and Spatial Planning Office of Bogor Regency was 29.06% to total budget towards other 32 Local Government Working Unit. This percentage stood as the highest proportion of direct expenses in the Bogor Regency’s budgeting. In the other hand, the huge amount of direct expense budget managed by Public Works and Spatial Planning Office of Bogor Regency was not compliant with the realization percentage. According to Budget Realization Report during 2014 – 2018, the Local Government Working Unit in the Bogor Regency of Budget had achieved the average budget realization of 90.73%; while the District’s Public Works and Spatial Planning Office of Bogor scored the lowest realization of 75.01%. Brought up by such condition, this research was conducted to formulate the strategy to optimize the realization of direct expense at Public Works and Spatial Planning Office of Bogor Regency. The initial phase of the research was to determine the main causes which obstructed the realization of direct expense; by respondents who work as financial managers at Public Works and Spatial Planning Office in Bogor Regency. The likert scale analysis had been utilized to determine the main cause of the lack of optimization percentage in the absorption of direct budget at Public Works and Spatial Planning Office of Bogor Regency. The analysis result was then being taken into action to decide the priorities in choosing strategy using AHP (Analitycal Hierarchy Process) method. The result of the research indicated that the main cause of low realization of direct expense at at Public Works and Spatial Planning Office of Bogor Regency was that the goods and services providers (partners/vendors) had submitted the disbursement only once, by the end of the year. This condition is not accordant to the contract which stated that the disbursement should be conducted by progress billing. The above statement has been thoroughly tested using data validity and reliability test with r calculation > 0.514 and Chronbach’s Alpha number of 0.954 (very reliable). It indicated that the data being used were valid and constant. Based on AHP (Analitycal Hierarchy Process) method, the strategy chosen to optimize the disbursement of direct expense at Public Works and Spatial Planning Office of Bogor Regency was to establish strict regulations to be followed by the goods and services provider (vendors), in order to conduct discipline administration (Regent Regulation).