Kebijakan Pemerintah dan Ketimpangan antar Kota/Kabupaten pada Lima Provinsi di Pulau Jawa

Abstract

Kebijakan pemerataan antar wilayah sudah diimplementasikan oleh pemerintah sejak tahun 1980, dan dimulai dari Pulau Jawa. Kebijakan tersebut berupa program transmigrasi pada tahun 1980-1998, program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada tahun 2011-2014, hingga program Dana Desa dan pembangunan infrastruktur secara masif pada tahun 2014 hingga kini. Selain kebijakan tersebut, ada faktor lain yang diduga mempengaruhi ketimpangan yakni PMTB, panjang jalan provinsi, dan jumlah pekerja lulusan SMTA . Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat ketimpangan pada lima provinsi di Pulau Jawa sejak tahun 1980 hingga 2015, sekaligus menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah dan variabel pemerataan ekonomi lainnya dengan ketimpangan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini menggunakan metode Indeks Williamson dan Analisis Time Series Error Correction Model (ECM), data Time Series dari tahun 1980 hingga tahun 2015 dari kelima provinsi di Pulau Jawa. Hasil penelitian menunjukkan Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang paling timpang di Pulau Jawa. Hasil Estimasi model ECM menunjukkan bahwa dalam jangka panjang PMTB berpengaruh signifikan dan negatif dengan ketimpangan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, namun berhubungan positif di DKI Jakarta. Jumlah panjang jalan berpengaruh signifikan dan negatif pada Provinsi DI Yogyakarta dan DKI Jakarta, namun berhubungan positif di Jawa Tengah. Jumlah pekerja lulusan SMTA juga berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, dalam jangka pendek jumlah penduduk mempengaruhi ketimpangan di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketimpangan di Jawa Barat dan Jawa Timur, serta PMTB mempengaruhi ketimpangan di Jawa Barat. Secara umum PMTB dan Panjang jalan dapat digunakan sebagai instrumen pemerataan ketimpangan antar wilayah di Pulau Jawa.