Keselarasan Penggunaan Lahan dengan Pola Ruang dan Arahan Penyempurnaan Pola Ruang Kabupaten Kuningan.

Abstract

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam penetapan Kawasan Andalan Nasional Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan) yang memiliki kegiatan utama jasa dan agribisnis. Proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut berdampak terhadap penggunaan lahan eksisting dan tingkat keselarasan penggunaan lahan dengan pola ruang RTRW Kabupaten Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi jenis penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Kuningan tahun 2019, (2) menganalisis tingkat keselarasan penggunaan lahan terhadap pola ruang RTRW Kabupaten Kuningan tahun 2011 – 2031, (3) menganalisis keragaman spasial faktor penyebab ketidakselarasan penggunaan lahan di Kabupaten Kuningan, (4) menyusun arahan penyempurnaan pola ruang RTRW di Kabupaten Kuningan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah digitasi on screen untuk menginterpretasi jenis penggunaan lahan, query untuk mengelompokkan keselarasan penggunaan lahan, dan analisis Geographically Weighted Regression (GWR) untuk menentukan faktor penyebab ketidakselarasan penggunaan lahan di Kabupaten Kuningan, sedangkan arahan penyempurnaan pola ruang RTRW dilakukan dengan analisis deskriptif berdasarkan output hasil analisis pada tujuan-tujuan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sepuluh jenis penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Kuningan. Penggunaan lahan terluas di Kabupaten Kuningan adalah perkebunan dengan luas 309,59 km2 (25,89% dari luas total lahan Kabupaten Kuningan). Tingkat keselarasan penggunaan lahan di Kabupaten Kuningan menunjukan penggunaan lahan selaras sebesar 42,27%, transisi 25,08% dan tidak selaras sebesar 32,65%. Berdasarkan hasil analisis GWR, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakselarasan penggunaan lahan dengan pola ruang RTRW di Kabupaten Kuningan adalah faktor kepadatan penduduk, jarak ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten, jumlah panjang ruas jalan, persentase luas perkebunan, dan persentase luas tegalan, dimana pengaruh masing-masing faktor bervariasi di setiap lokasi. Arahan penyempurnaan penggunaan lahan yang tidak selaras pada kawasan lindung supaya diakomodir dalam RTRW sebagai penggunaan lahan bersyarat. Penggunaan lahan permukiman dan industri yang tidak selaras di kawasan budidaya diakomodir dalam pola ruang RTRW sesuai dengan keadaan eksisting. Penggunaan lahan yang bersifat transisi agar selanjutnya digunakan sesuai dengan pola ruang RTRW.