Show simple item record

dc.contributor.authorSukmawati, Anggraini
dc.contributor.authorSyaf, Sofyan
dc.contributor.authorOktariza, Wawan
dc.date.accessioned2021-02-09T02:18:29Z
dc.date.available2021-02-09T02:18:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/105800
dc.description.abstractSejatinya setiap kebijakan pembangunan bermuara para solusi untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya atau kondisi yang mengarah ke arah perubahan lebih baik dari sebelumnya (Todaro 1998; Irawan 2014). Akan tetapi, pernyataan yang paradoks seringkali ditemukan, dimana pelaksana pembangunan atau pemerintah menyatakan sudah mencapai tujuan pembangunan dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan, tetapi kenyataannya yang dirasakan masyarakat tidak sebagaimana yang dinyatakan pemerintah. Tentang hal ini, Mabhul Haq (1983) berpandangan bahwa paradoks tersebut dikarenakan tujuh dosa perencanaan pembangunan yang sering terjadi di negara-negara berkembang. Ketujuh dosa tersebut adalah permainan angka, pengendalian yang berlebihan, investasi yang menggiurkan, pendekatan yang dianggap benar, perencanaan dan pelaksanaan yang terpisah, sumberdaya manusia yang terabaikan, dan pertumbuhan tanpa keadilan.Secara praksis, untuk meminimalisir terjadinya “dosa perencanaan pembangunan” sebagaimana yang disampaikan Mabhul Haq tersebut, maka dibutuhkan suatu pendekatan yang mampu meletakkan humanisme dalam pembangunan, menghadirkan angka yang aktual, membangun investasi yang berasal dari komunitas, memformulasi pendekatan dialektikal, menyambungkan perencanaan dan pelaksanaan, dan menciptakan keadilan dalam capaian pertumbuhan. Adapun pendekatan yang memungkinkan tersebut diantaranya pendekatan partisipatif dan pendekatan kawasan perdesaan. Terkait dengan kemiskinan, catatan National Geographic (2014) bahwa Indonesia memiliki 28,5 juta penduduk miskin, 62,8% adalah petani. Kemudian dalam 10 tahun terakhir, rata-rata 500 ribu keluarga tani meninggalkan lahan, menjadi masyarakat miskin kota setiap tahunnya. Gejala ini akan semakin parah apabila tidak adanya penanganan yang komprehensif dan tepat sasaran. Untuk itu, ruang partisipasi bagi warga miskin harus dibuka melalui pendekatan kawasan perdesaan yang diharapkan mampu memberikan model kebijakan pembangunan daerah secara partisipatif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di bidang peternakan dan perikanan khususnya dan pembangunan segala bidang pada umumnya. Secara umum, kajian kebijakan pembangunan daerah ini bertujuan melakukan action-research formulasi model kebijakan pembangunan daerah di bidang peternakan dan perikanan sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Action research ini memiliki empat luaran sebagai kontribusi pada ilmu pengetahuan. Adapun keempat luaran yang dimaksud, sebagai berikut: (a) model kebijakan pembangunan daerah di bidang peternakan dan perikanan sebagai upaya pengentasan kemiskinan; (b) publikasi jurnal nasional terakreditasi atau internasional (terindeks scopus); (c) policy paper terkait topik pembangunan daerah berbasis kawasan perdesaan untuk pengentasan kemiskinan; dan (d) penyaji atau pemakalah pada seminar nasional.id
dc.description.sponsorshipDirektorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Nomor: 011/SP2H/LT/DRPM/IV/2017 tanggal 20 April 2017 dan Addendum Kontrak Nomor: 011/SP2H/LH/DRPM/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017id
dc.language.isoidid
dc.publisherIPB Universityid
dc.titleKajian Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Peternakan Dan Perikanan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinanid
dc.typeOtherid


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record