Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Kinerja Keuangan dan Opini Audit BPK (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kediri).

Abstract

Pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban laporan keuangan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Laporan keuangan pemerintah daerah akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan basis akrual terhadap kinerja keuangan serta menganalisis penerapan basis akrual terhadap opini audit BPK. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan basis akrual meningkatkan persentase rasio derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan, serta rasio belanja modal terhadap total belanja. Penerapan basis akrual menurunkan persentase rasio pertumbuhan pendapatan, ketergantungan keuangan, efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, pertumbuhan belanja, belanja operasi terhadap total belanja, serta rasio efisiensi belanja. Penerapan basis akrual juga tidak berpengaruh terhadap opini BPK.