Search
Now showing items 1-10 of 10
Sustained small scale unit farm forest management in Cikalong District, Tasikmalaya Recidence, West Java ProvinceUnit pengelolaan hutan rakyat lestari skala kecil: kasus di Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat
(IPB (Bogor Agricultural University), 2012)
Development of small scale forest management units is now becoming a promising business unit to reduce the imbalance between of supply and demand of raw timber industry. The timber production from big companies is decreasing ...
Analisis Kelembagaan Proses Operasionalisasi KPH: Studi Kasus KPHP Tasik Besar Serkap di Provinsi Riau
(Bogor Agricultural University (IPB)Bogor Agricultural University (IPB), 2014)
Salah satu substansi penting dari isi UU No. 41/1999 adalah mandat kepada pemerintah untuk membangun KPH pada seluruh kawasan hutan negara. Keberadaan KPH merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pengelolaan hutan ...
Adaptasi Kelembagaan dalam Strategi Kebijakan Pengelolaan Hutan (Studi Kasus Taman Hutan Raya Sultan Thaha Syaifudin Di Kabupaten Batanghari).
(IPB (Bogor Agricultural University), 2017)
Kemampuan maupun ketidakmampuan masyarakat lokal dalam mempertahankan kelestarian sumberdaya hutan, dipandang oleh sebagian peneliti sebagai masalah adaptasi. Hal tersebut terkait dengan kemampuan respon masyarakat terhadap ...
Model Tata Kelola Silvopastur Lestari di Pulau Timor.
(IPB (Bogor Agricultural University), 2017)
Hutan Gunung Mutis merupakan hutan adat yang telah lama digunakan
oleh masyakat lokal sebagai tempat penggembalaan ternak. Pada tahun 1974
Hutan Gunung Mutis diubah menjadi hutan lindung. Masyarakat tidak diizinkan
me ...
Penataan Tenurial Dan Peran Para Pihak Dalam Mewujudkan Legalitas Dan Legitimasi Kawasan Hutan Negara.
(IPB (Bogor Agricultural University), 2015)
Karakteristik hutan negara sebagai common pool resources (CPRs) memerlukan pengaturan yang efektif agar memiliki kepastian hukum kepemilikan dan penguasaan serta memiliki legitimasi. Di Indonesia, kepastian hukum dan ...
Model Kelembagaan Integrasi Pengelolaan Hutan Adat dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan: Kasus Penataan Kelembagaan KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun Provinsi Jambi
(IPB (Bogor Agricultural University), 2018)
Kebijakan pembentukan KPH di Indonesia diharapkan dapat menjadi
lembaga pengelola kawasan hutan di tingkat tapak. Namun demikian, hingga saat
ini masih dijumpai banyaknya tumpang tindih dan konflik pengelolaan hutan
antara ...
Pengaturan Hak Atas Hutan dalam Kerangka Kerja REDD+: Pembelajaran dari Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia
(IPB (Bogor Agricultural University), 2019)
Kejelasan property rights yang dapat mengendalikan deforestasi merupakan syarat perlu bagi keberhasilan implementasi REDD+ di Indonesia. Namun, tidak ada argumen teoritis maupun empiris yang menyatakan bahwa rezim property ...
Rasionalitas Pembangunan Kehutanan Berbasis Kesatuan Pengelolaan Hutan(Studi Kasus di KPH Yogyakarta dan KPH Wilayah IX Panyabungan).
(IPB (Bogor Agricultural University), 2019)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembangunan kehutanan yang dimulai dengan pengelolaan hutan di tingkat tapak dengan dibentuknya organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Tujuan utama penelitian ini adalah bagaimana ...
Rekayasa Model Pengelolaan Kawasan Hutan Kawah Kamojang Menuju Optimasi Manfaat Berkelanjutan.
(Bogor Agricultural University (IPB)Bogor Agricultural University (IPB), 2015)
Informasi nilai ekonomi dan ekologi hutan berperan penting untuk pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan. Ketiadaan informasi tentang nilai ekonomi manfaat hutan dapat menimbulkan perbedaan orientasi persepsi dan ...
Kelembagaan Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat: Kasus KPH Wilayah 3 Provinsi Aceh.
(IPB (Bogor Agricultural University), 2018)
Hutan mangrove yang berada pada penguasaan negara mempunyai
karakteristik sebagai sumber daya milik bersama (common pool resources/CPRs)
cenderung mengalami kerusakan dari waktu ke waktu, rentan terhadap eksploitasi
sehingga ...