Tinjauan terhadap Kebijakan Pemerintah terkait Perikanan Tradisional “Studi Kasus Indonesia-Australia”

Abstract

Posisi Indonesia yang sangat strategis membuat hukum laut menjadi sangat penting, terlebih dalam kegiatan perikanan tradisional yang sudah berlangsung lama di sekitar perairan perbatasan Indonesia-Australia. Kegiatan perikanan tradisional ini telah diatur dalam aturan kesepakatan kedua negara, MoU Box. Tetapi, pada pelaksanannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan nelayan tradisional Indonesia saat melakukan aktivitasnya. Begitu pula sebaliknya, aparat Australia yang melakukan pelanggaran kemanusiaan terhadap para nelayan tradisional Indonesia. Hal ini perlu dikaji karena masih menjadi isu pembahasan kedua negara. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perkembangan kondisi kegiatan perikanan tradisional dan melihat lembaga mana saja yang bertanggung jawab dalam masalah ini, serta menyusun strategi untuk meminimalisir permasalahan yang ada. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kegiatan perikanan tradisional masih berlangsung hingga kini dan belum adanya pembaharuan mengenai perjanjian tentang perikanan tradisional, (2) Dalam pengembalian ABK ke tanah air, pihak PSDKP dan Kementerian Luar Negeri bekerja sama sama namun, masih terdapat kekosongan lembaga dalam mendampingi masa sidang ABK, (3) Upaya yang dapat dilakukan yaitu menguatkan dan meningkatkan koordinasi antara institusi.