| dc.description.abstract | Posisi Indonesia yang sangat strategis membuat hukum laut menjadi
sangat penting, terlebih dalam kegiatan perikanan tradisional yang sudah
berlangsung lama di sekitar perairan perbatasan Indonesia-Australia. Kegiatan
perikanan tradisional ini telah diatur dalam aturan kesepakatan kedua negara,
MoU Box. Tetapi, pada pelaksanannya masih terdapat pelanggaran yang
dilakukan nelayan tradisional Indonesia saat melakukan aktivitasnya. Begitu pula
sebaliknya, aparat Australia yang melakukan pelanggaran kemanusiaan terhadap
para nelayan tradisional Indonesia. Hal ini perlu dikaji karena masih menjadi isu
pembahasan kedua negara. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan
perkembangan kondisi kegiatan perikanan tradisional dan melihat lembaga mana
saja yang bertanggung jawab dalam masalah ini, serta menyusun strategi untuk
meminimalisir permasalahan yang ada. Metode yang digunakan adalah kajian
pustaka dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)
Kegiatan perikanan tradisional masih berlangsung hingga kini dan belum adanya
pembaharuan mengenai perjanjian tentang perikanan tradisional, (2) Dalam
pengembalian ABK ke tanah air, pihak PSDKP dan Kementerian Luar Negeri
bekerja sama sama namun, masih terdapat kekosongan lembaga dalam
mendampingi masa sidang ABK, (3) Upaya yang dapat dilakukan yaitu
menguatkan dan meningkatkan koordinasi antara institusi. | id |
