Deskripsi Pendekatan Penyusunan Baku Mutu Dalam Menangani Lahan Te r kontaminasi Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) di Tinjau dari Aspek Sites Assessment Planning (SAP) dan Remedial Action Planning (RAP)

Abstract

Adanya limbah tidak bisa dilepaskan dari aktivitas dan proses produksi yang mempunyai nilai kebutuhan di tengah masyarakat. Limbah tersebut mempunyai efek yang berbahaya dan bersifat toksik bagi lingkungan dan organisme apabila tidak ditangani melalui pendekatan teknologi tepat guna Umumnya, limbah dari sektor perindustrian dalam skala kecil dan besar bersifat berbahaya dan beracun (B3). Salah satu solusi dalam menangani lahan terkontaminasi B3 adalah dengan pendekatan teknologi, remediasi untuk menetralisir kontaminan, sehingga tingkat toksisitas menjadi tidak terlalu berbahaya Dalam penerapan teknik remediasi di lingkungan, adanya regulasi mcrupakan hal yang esensial bagi pengawasan terhadap kelancaran proses. Hal ini menjadikan peraturan harus mempunyai pcndekatan-pendekatan yang empiris terhadap berbagai faktor yang terjadi di alam Berbagai macam kriteria diperlukan dalam penyusunan standar baku mutu, yaitu limit of detection, background level, regulator cleanup level, human health risk standar dan technology based cleanup . Dengan demikian, mengingat tingkat penanganan limbah B3 di Indonesia masih rendah, maka pendekatan regulasi sebaiknya mencakup kelima kriteria tersebut. Peraturan dibuat dan diubah sejalan dengan perkembangan kondisi limbah yang berada di lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009, British Columbia's Sites Remediation dan Contaminant Sites Ordinance of Germany berfungsi untuk mengisolasi lahan tercemar dalam mengendalikan dampak negatif terhadap masuknya kontaminan berbahaya ke dalam lingkungan. Peraturan tersebut mempunyai tata cara penulisan dan wacana fokus penanganan yang berbeda-beda dengan acuan Sites Assessment Planning (SAP) dan Remedial Action Planning (RAP), sehingga didapat adanya kelebihan maupun kekurangan . Hal yang wajar apabila melakukan tinjauan perbandingan antara peraturan tersebut guna memperbaiki dan menyempumakan elemen regulasi dalam mengelola lahan tercemar.