Analisis Penerapan Activity Based Budgeting (ABB) pada Anggaran Operasional Kantor Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Abstract

Dinas Pendidikan Kota Bogor adalah suatu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat khususnya di daerah kota Bogor dan sekitarnya. Didalam mengelola aspek keuangan dinas pendidikan kota bogor harus mempunyai suatu strategi agar target-target dapat tepat dan berjalan dengan baik. Lemahnya perencanaan anggaran pada akhirnya akan memunculkan kemungkinan underfinancing atau overfinancing yang kesemuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas unit kerja pemerintah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah (1) Mengetahui prosedur penyusunan anggaran operasional pada Dinas Pendidikan Kota Bogor, (2) Menganalisis perbedaan antara anggaran yang disusun secara konvensional dengan anggaran yang disusun dengan metode ABB pada Dinas Pendidikan Kota Bogor, (3) Menganalisis penyimpangan selisih antara anggaran yang disusun secara konvensional dengan anggaran yang disusun dengan metode ABB pada Dinas Pendidikan Kota Bogor. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara pegawai bagian keuangan. Data sekunder diperolah dari Renstra Dinas Pendidikan tahun 2009 dan 2010, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPS) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2009 dan 2010, Laporan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah tahun 2009 dan 2010, serta data sekunder yang mendukung. Dalam penelitian ini pengelolahan data anggaran tersebut diolah dengan menggunakan Microsoft Excel 2007 dan SPSS 16.0. Prosedur penyusunan anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Bogor dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang terdiri dari Renja dan Resntra. Kemudian Kepala Daerah membuat Dokumen Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Tujuanya dibuat RKA-SKPD kepada Kepala Daerah agar dibahas oleh Tim Anggaran Pemda, hasil persetujuan antara Kepala Daerah dan DPRD diperoleh dokumen Rencana Peraturan Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Setelah itu Perda disusun menjadi Rencana Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Perangkat Daerah (Renc. DPA-SKPD) kemudian diajukan kepada Kepala Daerah berupa Verifikasi DPA oleh Tim Anggaran Pemda. DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Setelah itu anggaran akan dicairkan sesuai dengan yang tertera pada DPA-SKPD. Anggaran yang telah disusun dengan kedua metode, yaitu metode konvensional dan metode ABB. Anggaran yang disusun dengan metode konvensional memiliki nilai total Rp. 4.482.075.000, yang terdiri dari: Biaya Personalia Rp. 4.330.400.000, Biaya Rumah Tangga Rp. 12.301.600, Biaya Administrasi Rp. 72.603.400, Biaya Gedung dan Lingkungan Rp. 23.230.000, Biaya Penyusutan Rp. 28.540.000, dan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Rp. 15.000.000. Sedangkan untuk metode ABB mempunyai nilai total Rp. 4.528.067.000, yang terdiri dari : Biaya Personalia Rp. 4.360.200.000, Biaya Rumah Tangga Rp. 13.601.600, Biaya Administrasi Rp. 78.900.400, Biaya Gedung dan Lingkungan Rp. 24,550,000, Biaya Penyusutan Rp. 30.815.000, dan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Rp. 20.000.000. Penyimpangan dari anggaran yang disusun secara konvensional memiliki nilai thitung sebesar -1,119. Sedangkan penyimpangan dengan menggunakan metode ABB memiliki nilai thitung sebesar -1,016. Dari uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa penyimpangan dengan metode ABB lebih kecil dibandingkan dengan konvensional, namun penyimpangan yang terjadi masih dalam batas pengendalian.