Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Modal Sosial Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor

Abstract

Pencapaian kesuksesan suatu organisasi dalam rangka mempertahankan eksistensinya sangat dibutuhkan didunia persaingan. Kesuksesan organisasi merupakan sebuah wujud tercapainya tujuan-tujuan sebuah organisasi sebagai penjabaran dari visi organisasi. Menurut Robbins (2003), dibutuhkan pemimpin yang dapat menantang statusquo, untuk menciptakan visi tentang masa depan, dan menginspirasikan anggota organisasional agar mau mencapai visi itu. Peran kepemimpinan sangat diperlukan untuk pembentukan modal sosial yang dapat dijadikan sebagai pengembangan visi organisasi bersama. Pencapaian visi tersebut haruslah didukung oleh kepercayaan karyawan KPP Pratama Bogor terhadap pimpinannya. Kepercayaan sangat dibutuhkan agar pemimpin dapat melaksanakan gaya kepemimpinan secara efektif. Kepercayaan juga merupakan salah satu komponen modal sosial yang penting maka pada pelaksanaan gaya kepemimpinan berkaitan dengan modal sosial yang terbentuk. Tujuan penelitian adalah (1) Menganalisis gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh KPP Pratama Bogor; (2) Menganalisis pembentukan social capital yang terjadi pada KPP Pratama Bogor; (3) Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap social capital pada KPP Pratama Bogor. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam pelayanan jasa perpajakan yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP). DJP merupakan instansi pemerintah yang sedang mengalami transformasi organisasi. Transformasi DJP organisasi yang sering disebut reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan pada DJP telah dilakukan sebanyak dua tahap yaitu tahap I pada tahun 2002 dan tahap II pada tahun 2009. KPP Pratama Bogor juga memiliki prestasi yang baik bila dibandingkan dengan KPP Pratama yang berada di Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat karena dinilai mampu melakukan pemungutan pajak dengan baik. Salah satu prestasinya adalah pada peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan pada wilayah Jawa Barat. Penerimaan PBB pada tahun 2011 meningkat menjadi 1,324 triliun dibandingkan tahun 2010 hanya 1,254 triliun (Data Pemprov Jawa Barat, 2011). Informasi yang diperoleh berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh pegawai KPP Pratama Bogor. Data sekunder diperoleh melalui informasi dari perusahaan dan berbagai literatur. Skala yang digunakan pada kuesioner adalah skala Likert. Metode penyebaran kuesioner menggunakan metode pengambilan sampel secara convinience dengan jumlah sampel menggunakan teknik Slovin kepada pegawai KPP Pratama Bogor sebanyak 50 responden. Alat analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan metode Latent Variable Score (LVS).