Rancang Bangun Model Sistem Kebijakan Stok & Pengendalian Harga Regional Menuju Keswasembadaan Pangan Studi Kasus di Propinsi Jawa Barat

Abstract

Beras mempunyai peran strategis dalam segala bidang hal ini terlihat dari pengalaman pada tahun 1966 dan tahun 1998 dimana pada masa itu Indonesia mengalami masa Chaos Beras, Pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis beras yang ditandai dengan kekacauan pasar (Market Chaos) ,terjadi pembelian panic (panic buying), Penjarahan (lootings) dan kelangkaan artifisal (artificial Shortage) sehingga harga beras membumbung tinggi ( Simatupang 2000) . Produksi beras, hingga saat ini masih didominasi dengan hasil produksi beras pulau Jawa yang memberikan kontribusi sebesar 56% dari total produksi beras nasional. Selebihnya Sumatra 20%, Sulawesi 10 persen dan Kalimantan 5%. Dalam jangka panjang mengandalkan pulau jawa umumnya dan jawa barat khususnya sebagai produsen utama beras sangat tidak bijaksana hal ini disebabkan karena tingkat persaingan penggunaan lahan dengan sektor lain (non pertanian) sangat ketat hal ini akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk sehingga kebutuhan industri dan infrastruktur juga mengalami peningkatan yang pesat. Beras tetap menjadi sumber utama gizi dan energi bagi lebih dari 90% penduduk Indonesia. Dengan tingkat konsumsi rata-rata 141 kg/kapita/tahun, untuk mencapai kemandirian pangan hingga tahun 2005 dibutuhkan 34 juta ton beras atau setara dengan 54 juta ton GKG/tahun. Walaupun program diversifikasi pangan sudah sejak lama dicanangkan, namun belum terlihat indikasi penurunan konsumsi beras, bahkan cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan pangan nasional memang dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri dan impor. Propinsi Jawa Barat yang terdiri dari 16 Kabupaten dan 9 Kotamadya terbagi menjadi dua kluster utama yaitu kluster Penghasil beras atau yang dikenal dengan setra produksi beras dan kluster konsumsi beras yang dikenal dengan sentra konsumsi.