Analisis peranan perencanaan pajak sebagai upaya legal untuk meminimalisasi beban pajak pada PT. X

Abstract

Dalam hal pelaksanaan perpajakan, kepentingan Wajib Pajak (WP) akan berbeda dengan pemerintah. WP berusaha membayar pajak sekecil-kecilnya, karena akan mengurangi kemampuan ekonomisnya; sedangkan pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan WP cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran, baik secara legal, maupun illegal; baik dengan memanfaatkan kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia dalam hal ini fiskus. WP dapat menggunakan manajemen pajak untuk menerapkan peraturan secara benar, mengefisienkan laba, dan meminimalkan beban pajak. PT. X merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan, yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut laporan keuangannya, PT. X mengalami peningkatan laba setiap tahunnya. Dengan terus meningkatnya laba sebelum pajak perusahaan setiap tahunnya, maka akan mengakibatkan peningkatan beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT. X setiap tahunnya yang akan berakibat semakin mengurangi laba setelah pajak perusahaan. Agar tercapainya tujuan PT. X dari sisi perusahaan, yaitu memaksimalkan laba, maka dibutuhkan solusi dalam masalah pembayaran pajak terutang yang merupakan tanggung jawab setiap WP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Menganalisa penghitungan pajak yang diterapkan PT. X sudah sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku; (2) Menganalisa berbagai alternatif perencanaan pajak yang dapat dilakukan pada PT. X; (3) Menganalisa berbagai implikasi dari penerapan perencanaan pajak terhadap laba bersih setelah pajak pada PT. X. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap penghitungan pajak PT. X dapat disimpulkan: (1) Penghitungan pajak yang diterapkan PT. X belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana masih terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp 32.123.414,- pada beban penyusutan; koreksi positif pada beban admnistrasi dan umum untuk beban tenaga kerja dan beban sewa masing-masing sebesar Rp 50.099.560,- dan Rp 11.398.636,-; serta koreksi positif sebesar Rp 1.851.127,- pada beban non operasional. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dari pihak perusahaan mengenai peraturan perpajakan. (2) Alternatif perencanaan pajak yang dapat dilakukan pada PT. X adalah pemberian uang tunai sebagai penggantian natura kepada karyawan, penggunaan metode gross up pada beban sewa gedung kantor dan beban sewa kendaraan, serta penghitungan kembali biaya PPAP-Kredit yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. (3) Setelah melakukan penerapan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah serta menerapkan ketentuan-ketentuan legal yang berlaku, maka pada tahun 2010 PT. X dapat meminimalkan beban pajak perusahaan dengan tercapainya penurunan beban pajak dari sebesar Rp 134.564.038,- menjadi sebesar Rp 118.771.846,- atau mengalami penurunan sebesar 11,4%.