Browsing by Title
Now showing items 58310-58329 of 144646
-
Kebijakan Keselamatan Kerja Observasi Ikan dan Alat Tangkap.
(2018)Observasi ikan dan alat tangkap merupakan aktivitas digunakan untuk mengamati tingkah laku ikan dan kinerja dari sebuah alat tangkap ketika dioperasikan di dalam air. Aktivitas ini dilakukan dengan cara menyelam menggunakan ... -
Kebijakan Modal Kerja dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas dan Likuiditas Perusahaan Sektor Aneka Industri di BEI
(2021)The Covid-19 pandemic caused the Indonesian economy in the second and third quarters of 2020 to be negative at 5.32% and 3.49%. The miscellaneous industrial sector experienced the largest negative growth contraction in the ... -
Kebijakan Modal Kerja, Profitabilitas dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)
(2018-02-15)Dana yang digunakan untuk kegiatan operasional biasa disebut sebagai modal kerja. Manajemen dapat memilih komposisi pembelanjaan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Terdapat tiga pendekatan kebijakan menurut Brigham dan ... -
Kebijakan Moneter, Ukuran Bank, dan Pinjaman Bank: Studi Indonesia
(2014)This study investigates empirically the existence of monetary policy proxied by official rate (BI’s rate) to realization of bank lending channels by conventional commercial banks in Indonesia between 2010 and 2013. The ... -
Kebijakan pangan untuk menangkal jebakan pangan (food trap)
(2011)Dari sudut pandang sejarah paling tidak penduduk Jawa dan Madura yang jumlahnya sejak dulu (1816) sudah diketahui lebih besar dari total penduduk di pulau-pulau lain di Nusantara, sudah terjerumus dalam "jebakan pangan" ... -
Kebijakan pemanfaatan ekosistem mangrove secara terpadu berkelanjutan di kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (The policy of integrated, sustainable exploitation of mangrove ecosystem in Barru Regency, South Sulawesi)
(2011)The mangrove ecosystem in coastal area of Barru Regency has been declared as a protected area under Act No. 23 Year 2001. Because of its potency and carrying capacity, and in accordance with the existence of the Act No. ... -
Kebijakan pemanfaatan ekosistem mangrove terpadu berkelanjutan di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan
(2007)Pemanfaatan ekosistem mangrove oleh stakeholders di Kabupaten Barru berbasis pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, seperti : areal perburuan beberapa jenis burung, penebangan hutan mangrove untuk bahan bangunan, ... -
Kebijakan Pembangunan Daerah dan Potensi Aplikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Studi Kasus Kebijakan Kehutanan di Kabupaten Pelalawan)
(2008)Pelalawan Regency is a new regency in the Riau Province, and 994,299 ha or 76,94% of its jurisdiction consists of forest. The forest has been degraded quite seriously in the last few years, and one of the cause is attributed ... -
Kebijakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Indonesia yang "Bhineka Tunggal Ika" dengan Pengembangan Potensi Lokal Ethno-Forest-Pharmacy (Etno-Wanafarma) pada Setiap Wilayah Sosio-Biologi Satu-Satuan Masyarakat Kecil
(2009)Hutan tropika Indonesia menghasilkan beranekaragam spesies tumbuhan obat yang sangat besar manfaatnya untuk memelihara kesehatan umat manusia. Saat ini hutan tropika Indonesia seluas 119 juta hektar sedang mengalami kerusakan ... -
Kebijakan Pemberantasan Illegal logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia
(2009)The lost of world’s natural tropical forest is the highest in Indonesia (2,83 million ha per year). Combating illegal logging in Indonesia has become the priority of national program. The purpose of the research is to ... -
Kebijakan Pemberantasan Illegal Logging untuk Perlindungan Sumberdaya Hutan di Indonesia
(2009)The lost of world’s natural tropical forest is the highest in Indonesia (2,83 million ha per year). Combating illegal logging in Indonesia has become the priority of national program. The purpose of the research is to ... -
Kebijakan Pemerintah Daerah dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Perikanan Tangkap di Daerah Purworejo
(2007)Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kebupaten yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk menyusun kebijakan ... -
Kebijakan Pemerintah dalam Penanaman Modal Sub Sektor Perikanan di Indonesia Bagian Timur
(1992)Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari kebijaksanaan pemerintah tentang penanaman modal, khususnya di sub sektor perikanan; mengetahui perkembangan investasi PMA/PMDN sub sektor perikanan di IBT serta faktor-faktor ...
