Kebijakan Ekonomi Tata Kelola Laut dalam Pengembangan Perekonomian di Provinsi Maluku

Abstract

Pembangunan ekonomi pada wilayah kepulauan khususnya di Provinsi Maluku memiliki problematika berupa karakteristik geografis, sosial dan ekonomi yang khas meliputi tingkat kerentanan, struktur ekonomi, potensi, serta keterbatasan kemampuan dalam mengeksploitasi skala ekonomi. Kondisi ini tercermin dalam pertumbuhan ekonominya yang cenderung berfluktuasi serta kontribusi bidang kelautan yang belum optimal sebagai konsekuensi geokonomis yang dimiliki di lain sisi pertumbuhan ekonomi belum berdampak linear pada indikator makro seperti pertumbuhan output, peningkatan pendapatan, serta perluasan lapangan kerja. Fakta-fakta tersebut tentunya membutuhkan pendekatan kebijakan endogen yang mampu mencerminkan provinsi tersebut sebagai provinsi kepulauan dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor berbasis ekonomi laut guna pencapaian pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan posisi dan keterkaitan kelembagaan khususnya Organisasi Perangkat Daerah bidang kelautan di Provinsi Maluku; 2) Mengkaji tingkat keberlanjutan tata kelola laut di Provinsi Maluku; 3) Menganalisis keterkaitan dan peranan serta dampak bidang kelautan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku; 4) Merumuskan strategi kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan di Provinsi Maluku, dan 5) Mendesain model kebijakan ekonomi tata kelola laut dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku Penelitian ini dilakukan di Provinsi Maluku dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. Metode analisis data dilakukan melalui 1) analisis interpretative structural modelling (ISM); 2) analisis multidimenssion scalling (MDS); 3) analisis input-output (IO); 4) analisis hierarchy proses (AHP) dan 5) analisis Sistem Dinamik (SD) Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua elemen memiliki keterkaitan dengan sistem. Sub-elemen kunci dalam pengelolaan bidang kelautan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, kepemimpinan dan pertumbuhan ekonomi merupakan penggerak utama dan mempengaruhi sub elemen pada level berikutnya. Sementara secara keseluruhan tingkat keberlanjutan dari tiga dimensi yaitu Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas termasuk dalam kategori baik atau sangat berkelanjutan, namun berdasarkan hasil uraian per dimensi, diperoleh bahwa dimensi akuntabilitas memiliki nilai terendah sehingga atribut-atribut pada dimensi ini perlu mendapatkan perhatian utama atau perlu adanya intervensi kebijakan. Potret keadaan ekonomi (economic landscape) Provinsi Maluku menunjukan struktur output sektor-sektor yang mampu memberikan dampak output terbesar di atas 10 persen adalah sektor bangunan kelautan dan sektor perikanan. Sementara sektor yang memiliki Nilai Tambah Bruto (NTB) di atas 10 persen adalah sektor perikanan. Sektor unggulan atau sektor basis adalah sektor perikanan, sektor bangunan kelautan dan sektor jasa kelautan. Sementara sektor yang memiliki nilai pengganda output, pendapatan dan tenaga kerja terbesar adalah sektor industri kelautan. Dampak permintaan akhir terhadap pembentukan output, pendapatan dan perluasan lapangan kerja terbesar berturut-turut terjadi di sektor bangunan kelautan, sektor perikanan dan sektor jasa kelautan. Kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi bidang kelautan di Provinsi Maluku dapat dilakukan melalui kebijakan penganggaran yang diarahkan untuk peningkatan output dan peningkatan pendapatan, sementara kebijakan pembangunan regional (regional development) diarahkan untuk penanggulangan pengangguran dan kebijakan tata kelola yang efektif (effective government) diarahkan untuk tujuan kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah di sektor perikanan sebesar 10 persen maka PDRB sektor perikanan akan meningkat rata-rata sebesar 11,66 persen per tahun. Sementara ketika dilakukan peningkatan belanja sebesar 20 persen mampu mendorong pertumbuhan PDRB sebesar 12,94 persen per tahun.