Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Berkelanjutan Kota Langsa.

Abstract

Berdasarkan data One Map Mangrove, luas ekosistem mangrove di Indonesia seluas 3.5 juta Ha yang terdiri dari 2.2 juta ha dalam kawasan hutan dan 1.3 juta ha di luar kawasan hutan. Ekosistem mangrove tersebut berada di 257 kabupaten/kota.Sebagian ekosistem mangrove tersebut telah mengalami kerusakan. Fenomena kerusakan hutan mangrove juga sudah terlihat di Kota Langsa. Apabila hal tersebut tidak diperbaiki maka dalam jangka panjang dapat mengancam kelestarian ekosistem hutan mangrove dan kehidupan wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk: memetakan kondisi biofisik kawasan dan sosial ekonomi masyarakat; menentukan status keberlanjutan pengelolaan ekosistem hutan mangrove; merumuskan struktur dan klasifikasi dari prioritas kendala yang harus ditangani, lembaga yang berperan dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove di Kota Langsa; dan menyusun kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove di Kota Langsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggabungkan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif dan pendekatan sistem seperti analisis spasial, multi dimensional scalling (MDS) dan analisis interpretative structural modelling (ISM). Berdasarkan hasil analisis citra Satelit Landsat 7 ETM+, terlihat perubahan luasan hutan mangrovedi Kota Langsa. Dibandingkan dengan tahun 2007, maka pada tahun 2013 terjadi penambahan luas hutan mangrove sebesar 324.29 ha. Hasil analisis vegetasi, dijumpai 14 famili dan 25 jenis mangrove dengan dua kelompok, yaitu flora mangrove sejati dan flora mangrove ikutan. Hasil analisis kekritisan hutan mangrove di Kota Langsa digolongkan rusak dan rusak berat. Untuk kesesuaian lahan rehabilitasi mangrove di lokasi penelitian termasuk kelas sesuai. Hal ini karena semua parameter yang nilai mempunyai kelas yang sesuai berdasarkan kriteria yang dipakai. Masyarakat di lokasi penelitian memahami tentang fungsi ekosistem mangrove bagi kehidupan mereka, namun karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak ada alternatif pekerjaan yang lain mereka terpaksa merambah hutan mangrove dan mengambilnya kayunya. Secara ekonomi, pendapatan masyarakat dilokasi penelitian belum masuk kedalam kategori kehidupan yang layak (KHL). Keberlanjutan pengelolaan ekosistem hutan mangrove Kota Langsa berdasarkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya dan kelembagaanmenunjukkan bahwa hanya dimensi ekologi yang memiliki status cukup berkelanjutan, sedangkan dimensi ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan statusnya kurang berkelanjutan. Hasil analisis leverage multidimensi, diperoleh 10 atribut yang memiliki pengaruh sensitif yang dapat menyebabkan perubahan dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove. Keseluruhan faktor yang sensitif merupakan atribut dari dimensi kelembagaan dan dimensi sosial, yaitu: jumlah kelompok kerja mangrove, aturan formal dan informal dalam pengelolaan mangrove, penyuluhan hukum pengelolaan mangrove, lembaga pengelola, penerapan aturan kelembagaan, adanya tokoh panutan, fasilitasi dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove, penguatan dan peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan, konflik dengan pihak pemerintah dan penguatan kearifan lokal dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan hutan mangrove, kurang terintegrasi dan terimplementasinya kebijakan dan peraturan; dan kurangnya dukungan pemerintah dalam program-program pengelolaan hutan mangrovemerupakan kendala kunci dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove berkelanjutan di Kota Langsa. Lembaga pengelola yang harus terlibat aktif dalam mendukung keberhasilan kebijakan kunci tersebut adalah KLHK, DLHK Provinsi Aceh dan KPH Wilayah III Aceh. Kebijakan yang tepat dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove berkelanjutan di Kota Langsa adalah pengelolaan hutan mangrove yang memadukan sinergisitas pentahelix elemen antara pihak akademisi dari Universitas Samudra dan IAIN Zawiyah Cot Kala, PT Pekola, KPH Wilayah III Aceh dan Pemerintah Kota Langsa; LSM Balee Jurong dan media cetak/elektronik sebagai penyebar informasi, yang saling terkait satu sama lain.