Analisis Penerapan Teknologi Informasi dalam Mendukung Pengembangan Local E-Government

Abstract

Pengembangan e-government di Indonesia dimulai dari terbitnya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Salah satu lembaga pemerintahan yang telah menerapkan e-government adalah Kota Bogor. Pada Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) tingkat Kabupaten/ Kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meraih peringkat ke-2 setelah Kota Cimahi. Kota Bogor juga telah memiliki master plan e-government Pemkot Bogor yang di dalamnya lebih fokus menjelaskan pengembangan TI di lingkungan Pemkot Bogor, namun perencanaan pengembangan TI level lokal seperti di dinas-dinas, kecamatan dan kelurahan perlu dijelaskan lebih rinci. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk membuat analisis penerapan TI local e-government pada aplikasi PATEN di Kota Bogor. Penelitian menggunakan framework (The Open Group Architecture Framewrok) TOGAF ADM untuk menggambarkan penerapan TI yang baik dan rinci sehingga bisa digunakan oleh organisasi kecamatan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan strategisnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi ke kecamatan Bogor Utara, Bogor Selatan, Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Tengah dan Tanah Sareal. Wawancara dan observasi dilakukan pada bulan Juni 2017 – Juli 2017. Kondisi architecture vision menunjukkan bahwa hanya ada visi dan misi kecamatan, namun belum ada rumusan visi dan misi TI yang untuk kecamatan. Visi dan misi TI kecamatan yang diusulkan dianggap penting dan harus berdasarkan visi dan misi e-government Kota Bogor tahun 2014-2018 yaitu “Mewujudkan Bogor menjadi Smart Government menuju pemerintah yang efisien, efeketif, akuntabel dan transparan, agar pengembangan TI kecamatan sejalan dengan visi dan misi egovernment Kota Bogor. Kondisi business architecture saat ini digambarkan dengan value chain diagram yaitu terdapat kegiatan utama dan pendukung, persyaratan mendapatkan pelayanan perizinan dan pelayan non-perizinan, dan analisis beberapa permasalahan kegiatan bisnis kecamatan. Beberapa permasalahan yang terjadi seperti pada pelayanan perizinan dan non-perizinan persyaratannya masih melampirkan salinan identitas dikarenakan aplikasi paten kecamatan yang ada belum diitegrasikan dengan data kependudukan online yang dimiliki oleh Kota Bogor. Kondisi information system architecture dapat dilihat dengan modul aplikasi kecamatan yang saat ini dipakai yaitu SIM PATEN, SIM Wilayah, SIMDA, SIMRAL, dan SIPEG yang diberikan oleh Diskominfostandi dan beberapa OPD lainnya. Sedangkan pada kondisi technology architecture kecamatan-kecamatan di Kota Bogor memiliki infrastruktur perangkat keras yang memadai, kondisi infrastruktur jaringan juga sudah memadai karena memilik anggaran untuk memenuhi pengadaan perangkat keras dan jaringan. Hasil analisis penerapan TI pada level local e-government tingkat kecamatan di Kota Bogor untuk jangka waktu lima tahun yang akan datang menghasilkan beberapa strategi. Strategi pertama yaitu menghasilkan rekomendasi solusi kebutuhan aplikasi yang diperlukan sebagai pendukung telaksananya seluruh proses bisnis kecamatan yang dijalankan. Aplikasi yang dibutuhkan terdapat enam aplikasi untuk internal kecamatan yaitu SIM PATEN online, SIM Wilayah online, SI keuangan, SI inventaris, SI kepegawaian, dan SI Audit. Strategi kedua menghasilkan rekomendasi solusi kebutuhan data yang dibutuhkan untuk membangun solusi SI yaitu data kependudukan, data keuangan, data pengelolaan aset, data kepegawaian, dan data kinerja kecamatan. Strategi ketiga menghasilkan rekomendasi usulan technology architecture seperti meningkatkan kecepatan koneksi internet dan membuat topologi jaringan untuk kecamatan di Kota Bogor. Strategi keempat menghasilkan rekomendasi roadmap dan prioritas tahapan program kerja pengembangan TI selama lima tahun mendatang yaitu pembuatan master plan TI, pengembangan SDM TI, pengembangan aplikasi dan mengintegrasikan aplikasi kecamatan, pemanfaatan aplikasi, pemeliharaan aplikasi, serta pengembagan dan pemeliharaan infrasttruktur TI kecamtan. Strategi terkahir yaitu untuk menambahkan unit kerja TI yang dianggap perlu dalam melakukan tugas pengelolaan TI, penyajian informasi, pemeliharaan TI, dan laporan secara rutin. Dengan adanya unit kerja TI diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dan koordinasi pengembangan TI dengan tujuan bisnis kecamatan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi untuk Diskominfostandi Kota Bogor sebagai fasilitator pengembangan penerapan TI level local egovernment di kecamatan.