Determinan Pengangguran Regional di Indonesia : Model Spasial Durbin.

Abstract

Pengangguran merupakan permasalahan yang terjadi di berbagai negara dan mendapat perhatian khusus baik dari pengambil kebijakan maupun akademisi karena jika tidak teratasi akan menjadi beban bagi perekonomian negara tersebut. Pengangguran merupakan sebuah indikator yang banyak digunakan dan sering didiskusikan, namun sebagian besar hanya berkonsentrasi kepada tingkat pengangguran nasional yang tidak memberikan informasi mengenai struktur pengangguran regional. Padahal data yang ada di Indonesia mengenai tingkat pengangguran regional menunjukkan adanya perbedaan antar daerah. Masalah pengangguran tidak telepas dalam kaitannya dengan dimensi wilayah. Keberadaan dependensi spasial menujukkan bahwa tingkat pengangguran regional di suatu wilayah akan berhubungan dengan wilayah tetangganya. Sebagai contoh, perusahaan/pemberi kerja tidak membatasi kegiatan perekrutan mereka hanya dilokasi tempat ia berdiri, disisi lain pencari kerja mungkin menerima pekerjaan di area yang berbeda dengan tempat tinggalnya. Metode ekonometrika tradisional melihat masing-masing daerah secara implisit sebagai sesuatu yang berdiri sendiri (independen) dan mengabaikan adanya potensi interaksi spasial antar wilayah, sehingga hanya akan ada sedikit penjelasan mengenai aspek regional dan spasial ini. Ilmu ekonometrika spasial yang digunakan sudah mencakup aspek regional dimana terdapat ketergantungan antar wilayah. Pengabaian akan adanya ketergantungan antar wilayah ini akan menyebabkan perkiraan yang bias dan tidak efisien (Anselin dan Bera 1998). Penelitian ini selain bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tingkat pengangguran di Indonesia dan pola spasialnya (adanya dependensi spasial), juga ingin mengetahui determinan dari tingkat pengangguran regional sekaligus mengetahui efek langsung, efek tidak langsung dan efek total dari variabel bebas yang digunakan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari 26 provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2000 hingga 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan equilibrium dan disequilibrium dengan mengadopsi model dari Blanchard dan Katz (2002). Variabel yang digunakan yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja, proporsi penduduk usia muda (15-64) terhadap penduduk usia kerja (15-64), human capital yang didekati dengan penduduk yang menamatkan pendidikan diploma keatas dan penduduk yang menamatkan pendidikan hingga sekolah menengah atas, dan industrial mix yang didekati dengan pekerja yang terserap ke sektor manufaktur dan pekerja yang terserap ke sektor jasa. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model spasial durbin (SDM) dengan menggunakan fixed effect dengan pengaruh waktu menggunakan matriks pembobot invers jarak. Hasil empiris menunjukkan adanya ketergantungan spasial tingkat pengangguran di antara wilayah di Indonesia. Selain itu, hasil empiris juga mengungkap bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan tersebut signifikan yang berarti sebagian besar penyebab adanya kesenjangan tingkat pengangguran regional dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya. Selain itu dari v penelitian di atas ditemukan adanya efek spillover, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran di suatu wilayah tidak hanya memengaruhi pengangguran di wilayah itu, tetapi juga memengaruhi pengangguran di wilayah tetangga. Berdasarkan penelitian ini dapat diberikan beberapa saran kepada pemerintah. Pertama yaitu pemberian beasiswa kepada setiap warga negara untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi serta pembangunan infrastruktur pendidikan tinggi yang berkualitas di setiap wilayah di Indonesia. Kedua, memberlakukan kebijakan yang dapat mencegah efek “business shock” dan “man power shock” yang merugikan perusahaan serta melakukan revolusi industri. Ketiga, pemuda yang merupakan aset bangsa harus disibukkan dengan sistem pendidikan agar tidak menganggur, selain itu pemuda perlu diberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis agar ketika berhenti bersekolah dapat bekerja. Terakhir, perlunya sinergi dan komunikasi antar pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan untuk bersama memberantas pengangguran agar tidak terjadi gelombang pengangguran di wilayah lain.