Disparitas, Konvergensi, dan Determinan Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah

Abstract

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan di mana manusia ditempatkan sebagai subjek dan objek pembangunan. Kinerja indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan kondisi yang timpang antar wilayah di Kalimantan Tengah. Pertumbungan IPM Kota Palangka Raya, sebagai wilayah dengan nilai IPM tertinggi, paling rendah di antara kabupaten lain sehingga memungkinkan terjadinya konvergensi IPM di Kalimantan Tengah. Tujuan penelitian ini untuk melihat disparitas, konvergensi, dan faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan koefisien variasi untuk mengetahui disparitas pembangunan manusia. Estimasi parameter menggunakan Generalized Method of Moment (GMM) untuk mengetahui konvergensi dan determinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Analisis kuadran digunakan untuk mengetahui wilayah yang menjadi sasaran program pembangunan manusia dan analisis Geograpichally Weigthted Panel Regression (GWPR) digunakan untuk mengetahui determinan pembangunan manusia di setiap kabupaten/kota di Provisi Kalimantan Tengah. Data yang digunakan adalah data panel 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2017. Disparitas pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan selama rentang tahun 2010-2017. Indeks rata-rata lama sekolah memiliki disparitas yang paling tinggi di antara indeks penyusun IPM. Konvergensi pembangunan manusia terjadi dengan tingkat kecepatan konvergensi sebesar 14.9 persen. Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Lamandau adalah wilayah dengan nilai dan pertumbuhan pembangunan manusia di bawah rata-rata wilayah lain. Heterogenitas spasial menyebabkan perbedaan determinan pembangunan manusia sehingga kebijakan yang dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah tidak sama. Program pengurangan kemiskinan dilakukan oleh semua pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Peningkatan investasi (PMTB) dilakukan oleh semua pemerintah kabupaten/kota kecuali Kabupaten Barito Utara, Seruyan, dan Barito Timur. Peningkatan rasio elektrifikasi dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Murung Raya. Peningkatan panjang jalan dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Barito Utara, Sukamara, Katingan, Gunung Mas, dan Murung Raya. Peningkatan pengeluaran pemerintah dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Pulang Pisau, Barito Timur, dan Murung Raya.